
Bisalanews.id – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. (31/10/2024)
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi program prioritas pada tahun 2025.
Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan seluruh program yang telah dianggarkan oleh Kemensos sekaligus meminta arahan agar program-program tersebut dapat disesuaikan dengan prioritas nasional tahun mendatang.
“Kami melaporkan seluruh program-program yang telah dianggarkan di Kementerian Sosial dan sekaligus mohon arahan untuk disesuaikan dengan program prioritas yang akan kami lakukan di tahun 2025 mendatang,” ujar Gus Ipul usai rapat yang juga dihadiri oleh jajaran pejabat Kemensos dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Pada pertemuan ini, Kemensos memfokuskan pada tiga program utama, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial.
Baca Juga ☆☆Eks Menteri Perdagangan Tom Lembong Ditahan Kejagung atas Kasus Korupsi Impor Gula
Gus Ipul menjelaskan bahwa prioritas Kemensos adalah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum melangkah ke tahap pemberdayaan.
“Hak-hak dasarnya dipenuhi terlebih dahulu, seperti pangan, papan, dan seterusnya. Setelah itu, barulah tahap pemberdayaan, di mana Pak Menko akan mengoordinasikan kementerian-kementerian yang punya program pemberdayaan untuk bersama-sama menjalankannya,” jelas Gus Ipul.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, yang akrab disapa Cak Imin, menyambut baik rencana sinergi ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap hadir untuk menangani berbagai persoalan masyarakat melalui program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan.
“Tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detil lagi, dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review dan pastikan bersama Menteri Keuangan,” ungkap Cak Imin.
Selain membahas sinergi program, Kemensos dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat juga membicarakan upaya menyusun data terpadu kesejahteraan sosial.
Data ini nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga lain dalam menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran.
















