Bisalanews.id,Jakarta — Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru Menuju Indonesia Emas”, Senin (15/07/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi KKP, termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Sesditjen), Ridwan Mulyana, serta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang turut menyampaikan arah kebijakan pembangunan kelautan nasional.
Dalam sambutannya, Sakti menekankan pentingnya tata ruang laut sebagai instrumen utama pembangunan ekonomi biru.
Ia menyebutkan bahwa laut Indonesia menyimpan potensi besar berupa keanekaragaman hayati dan sumber daya perikanan yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Desain tata ruang laut yang berkelanjutan akan mengoptimalkan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang,” tegas Sakti.
Rakernis ini juga menjadi ruang koordinasi strategis antar direktorat di KKP dalam rangka memperkuat implementasi penangkapan ikan terukur dan pengelolaan wilayah berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Sesditjen Ridwan Mulyana menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola ruang laut.
DJPT bertanggung jawab memastikan seluruh aktivitas penangkapan ikan berjalan tertib, terencana, dan sesuai dengan tata ruang laut yang telah ditetapkan.
“Kami di DJPT berkomitmen untuk disiplin dalam pelaksanaan regulasi dan mendukung penuh agenda ekonomi biru yang berkelanjutan,” ujar Ridwan.
Rakernis ini diikuti secara luring dan daring oleh para pejabat Eselon I dan II lingkup KKP, perwakilan kementerian/lembaga terkait, asosiasi dan pelaku usaha perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta organisasi non-pemerintah (NGO).
Dengan semangat kolaboratif yang diusung dalam kegiatan ini, KKP menegaskan komitmennya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
