Bisalanews.id – Menanggapi pemberitaan mengenai kerja sama pendidikan antara Pemerintah Daerah Parigi Moutong dan Poltekesos Bandung, yang diduga hanya mengakomodir kepentingan beberapa oknum ASN, anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari fraksi Golongan Karya (Golkar), Leli Pariani, menyampaikan kritik keras.
Menurut Leli, Pegawai Negeri Sipil yang memanfaatkan peluang kerja sama tersebut harusnya secara etika malu dan merasa diri tidak pantas nimbrung pendidikan di jalur kerja sama.(16/07/2024)
“Kalau modal manusia seperti itu, tidak melihat etika, harusnya yang bersangkutan merenung tentang peruntukan anggaran yang dikeluarkan oleh pemda,harusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu bukan kepada orang-orang yang tidak semestinya membutuhkan, apalagi anak pejabat,” tegasnya.
Leli menambahkan bahwa hal ini tidak etis, mengingat banyak peserta dari jalur umum yang memiliki kemampuan finansial.
Leli juga menjelaskan, yang seharusnya menjadi prioritas dalam pendidikan jalur kerja sama adalah masyarakat Parigi Moutong yang berlatar belakang sebagai orang tidak mampu secara administrasi serta yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kemiskinan kita ada dua, ada miskin ekstrem dan miskin, yang secara prioriti harusnya dasar ini yang dipakai oleh Dinas Sosial untuk mengajukan calon mahasiswa baru ke Poltekesos, selain Komunitas Adat Terpencil,” ujar Leli.
Leli melanjutkan bahwa secara kelembagaan, pihaknya akan mengundang Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong untuk meminta penjelasan serta rasionalisasi mengenai permasalahan tersebut.
