Parigi Moutong,Bisalanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong fraksi keadilan rakyat, Muhammad Basuki, menyoroti potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (06/07/2026).
Dalam rapat paripurna yang membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus) tersebut, Basuki meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi sistem penyewaan kendaraan dinas yang selama ini dinilai lebih banyak menggunakan penyedia dari luar daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut menyebabkan potensi penerimaan daerah mengalir keluar Kabupaten Parigi Moutong.
“Kenapa kendaraan sewa justru dikontrak dari luar? Masa orang Parigi tidak bisa menyediakan mobil sewa untuk kebutuhan OPD. Itu sudah pasti PAD kita keluar,” ujar Basuki.
Ia juga mempertanyakan pemanfaatan dana bagi hasil PKB yang menurutnya belum sepenuhnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Basuki menyebut penerimaan PKB mencapai sekitar Rp14 miliar, namun anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk pembangunan jalan dinilai masih sangat minim.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi agar pendapatan dari sektor pajak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang lebih maksimal.
