Parigi Moutong, Bisalanews.id – Tunggakan pembayaran dana nonkapitasi di Puskesmas Palasa dinilai menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran sektor kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong masih menyisakan persoalan serius.
Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai NasDem, Rusno Tandriono, menilai keterlambatan pembayaran yang berlangsung sejak Tahun Anggaran 2024 hingga masih berlanjut pada 2025 dan 2026 berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan apabila tidak segera diselesaikan.
Menurut Rusno, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Pemerintah juga dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab keterlambatan pembayaran sekaligus memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan akibat lemahnya pengelolaan administrasi maupun anggaran.
Kritik tersebut disampaikan Rusno dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (06/07/2026), saat membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus). Dalam forum tersebut, ia meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong segera memberikan kepastian penyelesaian seluruh tunggakan dana nonkapitasi yang hingga kini belum direalisasikan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hak tenaga kesehatan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat apabila terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Rusno mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pemantauan langsung ke Puskesmas Palasa untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Dari hasil monitoring tersebut, ia memperoleh informasi adanya tunggakan pembayaran dana nonkapitasi yang masih belum diselesaikan pemerintah daerah.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya dari pihak puskesmas, pembayaran dana nonkapitasi Tahun Anggaran 2024 baru direalisasikan selama satu bulan. Sementara itu, sebagian pembayaran untuk Tahun Anggaran 2025 hingga 2026 juga disebut belum dibayarkan.
“Kemarin saya turun langsung melakukan monitoring ke Puskesmas Palasa. Dari hasil pemantauan, saya mendapat informasi bahwa pembayaran dana nonkapitasi tahun 2024 baru dibayarkan satu bulan. Bahkan, sebagian pembayaran tahun 2025 dan 2026 juga masih belum direalisasikan,” ungkap Rusno dalam rapat.
Rusno menilai keterlambatan pembayaran tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan. Menurutnya, apabila kondisi tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin akan berdampak terhadap semangat kerja tenaga medis yang setiap hari menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan para pegawai Puskesmas Palasa berulang kali menyampaikan keluhan mengenai belum dibayarkannya hak-hak mereka. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut, Rusno mengaku berkewajiban mengawal persoalan itu hingga memperoleh penyelesaian yang jelas.
“Persoalan ini sangat mengganggu pelayanan kesehatan di Puskesmas Palasa. Saya meminta Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah segera memberikan penjelasan sekaligus merealisasikan pembayaran yang masih tertunggak agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Menurut Rusno, dana nonkapitasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung operasional pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena itu, keterlambatan pembayaran tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menjelaskan kepada DPRD maupun masyarakat mengenai penyebab keterlambatan pembayaran tersebut. Transparansi dinilai penting agar publik mengetahui kendala yang sebenarnya sekaligus langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menyelesaikannya.
Rusno berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar seluruh tunggakan dana nonkapitasi dapat segera dibayarkan. Menurutnya, kepastian pembayaran hak tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga kesehatan yang menjalankan tugas di lapangan.
Di akhir penyampaiannya, Rusno menegaskan DPRD Kabupaten Parigi Moutong akan terus mengawal persoalan tersebut hingga seluruh tunggakan dana nonkapitasi benar-benar diselesaikan. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji, tetapi segera menghadirkan solusi nyata agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Palasa dapat berjalan optimal tanpa dibayangi persoalan hak tenaga kesehatan yang belum terpenuhi.
