Parigi Moutong, Bisalanews.id – Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD.
Pandangan umum fraksi yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Keadilan Rakyat, Selpina Basrin, Selasa, (14//07/2026) merupakan tanggapan atas penjelasan Bupati Parigi Moutong mengenai rancangan KUA-PPAS APBD 2027 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya pada Senin (13/07/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Keadilan Rakyat menilai pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari total proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 sebesar Rp1,448 triliun, PAD ditargetkan mencapai Rp189,6 miliar.
DPRD mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui penataan dan pemanfaatan aset daerah secara maksimal, sekaligus memperkuat sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain pendapatan, Fraksi Keadilan Rakyat juga menyoroti struktur belanja daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,443 triliun, di mana belanja operasi masih mendominasi dengan nilai Rp1,098 triliun. Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja operasional serta memastikan setiap program dan kegiatan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Fraksi juga menilai alokasi belanja modal sebesar Rp24,68 miliar masih belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah diminta meningkatkan investasi pada pembangunan jalan dan jembatan, rehabilitasi sarana pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pembangunan penanganan abrasi pantai yang dinilai sudah mengancam permukiman warga di sejumlah wilayah pesisir.
Di sektor pendidikan, Fraksi Keadilan Rakyat menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan distribusi tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah, khususnya di daerah terpencil. Menurut fraksi, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Hal serupa juga disampaikan pada sektor kesehatan. Fraksi meminta pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, melakukan pemerataan tenaga medis dan paramedis, memperkuat fasilitas puskesmas dan puskesmas pembantu, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Terkait pengelolaan anggaran, Fraksi Keadilan Rakyat menekankan agar penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8 miliar dan belanja transfer sebesar Rp312,2 miliar dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penyaluran anggaran kepada pemerintah desa juga diminta dilakukan secara adil dan profesional.
Sementara itu, terhadap rencana pembiayaan daerah sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, fraksi meminta agar kebijakan tersebut didasarkan pada kajian yang komprehensif, mampu meningkatkan PAD, memperbaiki pelayanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Keadilan Rakyat juga menekankan bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat program pemberdayaan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pedesaan. Pemerataan pembangunan antarwilayah juga dinilai harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di sisi lain, fraksi meminta seluruh organisasi perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, memperkuat pengawasan internal maupun eksternal, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Keadilan Rakyat menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Fraksi berharap seluruh kebijakan dalam KUA-PPAS APBD 2027 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dengan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Keadilan Rakyat DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada prinsipnya menerima dan menyetujui pembahasan KUA-PPAS APBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
