Parigi Moutong, Bisalanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Arifin Daeng Palalo, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dinilainya belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat di Kecamatan Moutong.
Mulai dari pelayanan kesehatan yang dinilai belum membaik, kebijakan pajak yang membingungkan pelaku UMKM, hingga belum jelasnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
Kritik tersebut disampaikan Arifin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Senin (6/7/2026), saat membahas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan laporan Panitia Khusus (Pansus).
Dalam penyampaiannya, Arifin menegaskan seluruh persoalan yang diangkat merupakan aspirasi masyarakat yang diterimanya sebagai wakil rakyat. Menurutnya, berbagai keluhan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan sekadar dicatat tanpa tindak lanjut.
Salah satu sorotan utama Arifin adalah pelayanan kesehatan di Kecamatan Moutong yang dinilainya belum menunjukkan perubahan signifikan. Ia mempertanyakan kelanjutan rencana pengembangan Rumah Sakit Moutong yang sebelumnya pernah disampaikan sebagai bagian dari program pemerintah daerah.
Menurutnya, hingga saat ini masyarakat masih bergantung pada RSUD Anuntaloko Parigi karena fasilitas kesehatan di Moutong belum mampu menangani pasien dengan kondisi tertentu.
“Kapan Rumah Sakit Moutong benar-benar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat? Sampai hari ini warga masih harus dirujuk ke Parigi untuk mendapatkan penanganan medis,” ungkapnya.
Arifin kemudian mengungkap sebuah peristiwa yang menurutnya mencerminkan lemahnya dukungan operasional pelayanan kesehatan. Ia menceritakan ambulans yang mengantar jenazah warga Moutong dari RSUD Anuntaloko Parigi menuju kampung halamannya dilaporkan kehabisan bahan bakar di wilayah Desa Pangi, Kecamatan Tomini.
Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem operasional pelayanan kesehatan, khususnya armada ambulans yang menjadi bagian dari layanan dasar pemerintah.
“Kalau ambulans sampai kehabisan BBM saat membawa jenazah, tentu ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai pelayanan dasar seperti ini justru menjadi beban masyarakat,” katanya.
Selain sektor kesehatan, Arifin juga mengkritisi implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru saja disahkan DPRD. Ia mengaku menerima banyak laporan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengaku didatangi petugas untuk penarikan pajak, padahal usaha mereka baru mulai berkembang.
Ia menilai kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya sosialisasi pemerintah terhadap substansi perda yang baru diberlakukan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung mengenai objek pajak, kewajiban perpajakan, hingga mekanisme pemungutan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat merasa dipungut sebelum memahami aturan yang berlaku. Pemerintah harus lebih dulu memberikan edukasi secara menyeluruh kepada pelaku UMKM,” tegasnya.
Tak hanya itu, Arifin turut mempertanyakan manfaat keberadaan aktivitas pertambangan emas terhadap pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Menurutnya, aktivitas tambang yang berlangsung di sejumlah wilayah semestinya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pembangunan infrastruktur.
Namun, menurutnya, kondisi yang dirasakan masyarakat justru berbanding terbalik. Jalan-jalan di wilayah Moutong masih banyak yang rusak, sementara berbagai kebutuhan dasar masyarakat belum juga terpenuhi.
“Banyak aktivitas pertambangan berlangsung, tetapi masyarakat bertanya, apa dampaknya bagi daerah? Di mana peningkatan PAD itu digunakan? Infrastruktur masih banyak yang memprihatinkan,” ujarnya.
Arifin juga mengangkat persoalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kecamatan Moutong yang menurutnya sudah tidak lagi layak digunakan. Ia mengatakan masyarakat kerap kesulitan menggali liang kubur karena genangan air muncul hanya beberapa saat setelah penggalian dimulai.
“Baru satu cangkul menggali sudah keluar air. Ini bukan persoalan baru, tetapi sampai sekarang belum ada solusi dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di penghujung penyampaiannya, Arifin berharap Bupati Parigi Moutong dapat lebih aktif menghadiri rapat-rapat paripurna DPRD. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam forum resmi legislatif penting agar berbagai aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung dan memperoleh respons yang konkret.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang disampaikannya bukan sekadar kritik politik, melainkan cerminan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihannya. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat pelayanan kesehatan, serta memastikan setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
