Bisalanews.id, Parmout – Publik Parigi Moutong kini berada di titik penuh harap. Penetapan pimpinan tinggi pratama di era pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Erwin–Sahid, tidak lagi sekadar urusan administrasi, melainkan dipandang sebagai pertaruhan arah dan wajah birokrasi lima tahun ke depan.
Keputusan ini dianggap menentukan apakah pemerintahan baru benar-benar berpihak pada kepentingan daerah atau justru mengulang pola lama yang sarat kompromi politik.
Pimpinan tinggi pratama yang akan dilantik tidak hanya diminta bekerja profesional, tetapi dituntut menjadi “mesin tempur” birokrasi yang mampu mengeksekusi agenda pembangunan secara tegas, cepat, dan berpihak pada rakyat.
Namun, di tengah harapan tersebut, kegelisahan publik justru menguat. Di warung kopi hingga ruang-ruang diskusi elit lokal, spekulasi tentang komposisi “skuad” Erwin–Sahid kian liar dan tak terbendung.
Isu “impor pejabat” dari luar Parigi Moutong menjadi bola panas. Dugaan ini memantik kecemasan bahwa putra-putri daerah kembali hanya akan menjadi penonton di rumahnya sendiri.
Situasi ini mencerminkan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Masyarakat berharap pemerintahan baru tidak menutup mata terhadap kapasitas anak daerah yang dinilai lebih memahami denyut sosial, budaya, dan persoalan riil Parigi Moutong.
Di tengah panasnya spekulasi, suara keras datang dari Pejuang Pemekaran Kabupaten Parigi Moutong (GEMPAR). Arifin Lamalindu menilai, jika penetapan pejabat mengabaikan putra-putri daerah, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan pemekaran.
“Pemekaran Parigi Moutong yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri saat itu, Hari Sabarno, jelas bertujuan mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan membuka lapangan kerja bagi anak asli daerah,” tegas Arifin.Kamis,(29/01/2026)
Ia mengingatkan, pemekaran bukan proyek simbolik, melainkan jawaban atas pembengkakan pengangguran di berbagai jenjang pendidikan yang kala itu semakin mengkhawatirkan.
“Kalau hari ini pejabat yang dilantik justru tidak mengakomodir putra-putri daerah, maka saya berani berkata ini sudah lari dari ruh perjuangan pemekaran itu sendiri,” katanya dengan nada keras.
Arifin bahkan mewarning Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar tidak salah langkah dalam menata birokrasi awal pemerintahan Erwin–Sahid.
“Kalau mau serius membangun daerah, maka pejabatnya harus anak-anak Parigi Moutong. Merekalah pewaris dan pelanjut cita-cita GEMPAR. Kalau salah meletakkan pilihan, saya hanya bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji’un,” ujarnya.
Kini, publik Parigi Moutong menunggu hasil dari semua spekulasi publik. Siapa yang akan mengisi kursi strategis pimpinan tinggi pratama akan menjadi jawaban telanjang atas semua spekulasi tersebut.
