Bisalanews.id,Parmout – Program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin, khususnya warga di pedalaman Dusun Sija, Desa Sidoan Barat.
Persoalan tersebut mencuat setelah adanya keluhan masyarakat yang masih dimintai pembayaran tunai oleh pihak Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo.
Hal itu ditegaskan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Fathia, saat menyampaikan kritikkannnya dalam rapat paripurna DPRD, Senin (19/01/2026).
Kritik pedas tetap disuarakan Fathia meski pimpinan DPRD meminta agar seluruh masukan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat kepada Bupati Parigi Moutong dan OPD terkait untuk diagendakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi.
“Pemutusan kontrak dokter spesialis di Rumah Sakit Tinombo agar segera dilakukan perpanjangan sehingga bisa menjadi solusi, karena akibat dari hal itu muncul keluhan dari masyarakat,” ucap Fathia saat rapat paripurna yang dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemda Parigi Moutong, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Erwin Burase.
Fathia menjelaskan, sudah hampir satu pekan masyarakat di Dusun Sija yang anak-anaknya terserang penyakit diare dirawat di Rumah Sakit Tinombo.
Namun, karena tidak adanya dokter spesialis anak, pihak perawat menyampaikan bahwa penanganan dilakukan oleh dokter umum.
“Yang anehnya, masyarakat malah dimintai biaya, padahal tidak ditangani oleh dokter spesialis anak,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Rumah Sakit Tinombo.
Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyampaikan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tidak berhenti sampai di situ, Fathia kembali melakukan komunikasi dengan bagian administrasi rumah sakit agar pasien tersebut dapat dimasukkan ke dalam program Berani Sehat.
“Masa harus dipersulit. Ruginya masyarakat sudah tidak ditangani oleh dokter spesialis anak, hanya ditangani oleh dokter umum, begitu pasien pulang malah dimintai biaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fathia mengungkapkan bahwa pasien tersebut merupakan penerima manfaat layanan kesehatan kelas tiga.
Namun, karena ruang kelas tiga sedang dalam proses rehabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu dan kembali dibebankan biaya tambahan.
“Maka saya meminta kepada pihak rumah sakit agar dicarikan solusi supaya masyarakat ini bisa terbantu,” tambahnya.
Fathia juga mendesak Pemerintah Daerah Parigi Moutong untuk segera menyelesaikan perpanjangan kontrak dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo, maupun fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Parigi Moutong.
Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis merupakan kebutuhan mendesak agar pelayanan kesehatan gratis benar-benar dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di wilayah pedalaman.
