Bisalanews.id,Parmout — Meski rombongan pejabat tinggi dari Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar kunjungan resmi ke lokasi tambang di Desa Kayuboko, kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari narasi manis yang disampaikan ke publik.
Kunjungan yang diklaim sebagai bagian dari “komitmen menjaga lingkungan” dan “menata pertambangan rakyat” itu, bagi sebagian besar warga petani Kayuboko, justru dianggap sebagai pertunjukan seremonial yang mengabaikan realita penderitaan mereka.
Di areal pertanian yang hanya berjarak kurang dari dua kilometer dari lokasi tambang, para petani masih berkutat dengan kekeringan yang kian parah.
Bendungan irigasi yang disebut sudah dinormalisasi itu faktanya masih dipenuhi lumpur hasil endapan limbah tambang.
Air irigasi tak lagi jernih, warnanya keruh kecokelatan, debit air jauh berkurang, dan tak layak untuk mengairi sawah.
“Katanya sudah dinormalisasi, tapi lihat sendiri, Pak. Air ini sudah bercampur lumpur. Padi kami banyak yang mati karena tidak kuat dengan air kotor begini. Normalisasi hanya buat difoto-foto saja,” keluh Pak Iwan, salah seorang petani di Kayuboko.(12/06/2025)
Sementara pihak koperasi tambang mengklaim telah menjalankan program CSR lewat normalisasi sungai, warga sekitar justru mengaku belum pernah menerima manfaat langsung dari kegiatan tersebut.
Sebagian warga malah mempertanyakan ke mana anggaran CSR selama ini disalurkan.
“Katanya ada CSR, tapi kami tidak pernah merasakannya. Jalan tani tetap rusak, air bersih tidak ada, apalagi bantuan pupuk. Hanya alat berat saja yang mondar-mandir buat kepentingan tambang,” ujarnya
Gagasan pengelolaan tambang melalui koperasi yang dipuji dalam pertemuan itu, di lapangan justru memicu kecemburuan sosial.
Tidak semua warga dilibatkan dalam keanggotaan koperasi. Beberapa tokoh masyarakat mengaku hanya sebagian kecil elit lokal yang diakomodasi sebagai pengurus, sementara mayoritas warga tetap sebagai penonton di kampung sendiri.
“Yang dapat izin tambang cuma orang-orang dekat saja. Kami petani kecil yang lahannya rusak malah tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.
Di lokasi tambang yang dikunjungi pejabat, memang tampak ekskavator melakukan pengerukan.
Namun, di titik-titik lain yang luput dari kunjungan, masih terlihat banyak aktivitas tambang ilegal yang tidak terkendali.
Sungai-sungai kecil yang menjadi nadi pengairan lahan sawah terus mengalami pendangkalan dan pencemaran.
“Kalau mau lihat yang sebenarnya, jangan di tempat yang mereka tunjukkan kemarin. Pergi ke hulu sungai. Di sana lumpurnya sudah setinggi paha orang dewasa,” kata seorang warga yang meminta namanya tidak disebut.
Alih-alih merasa terbantu, sebagian besar warga Kayuboko kini mulai pesimis dengan janji pemerintah.
Mereka merasa suara mereka tidak pernah benar-benar didengar.
Sebaliknya, tambang semakin meluas, lahan pertanian menyusut, hasil panen merosot, dan beban ekonomi keluarga petani kian berat.
“Kami cuma ingin bertani dengan tenang, seperti dulu. Tapi sekarang kami harus mencari air bersih, panen merugi, harga pupuk naik, sementara tambang jalan terus,” keluh Iwan
