Bisalanews.id, Parmout – Ketua Front Amar Maruf Nahi Munkar Parigi Moutong, Nadjamudin Toampo, menyoroti rendahnya semangat pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi yang membahas berbagai isu strategis pembangunan dan kebencanaan di daerah.
Menurut Nadjamuddin, lemahnya pelibatan masyarakat terlihat dari kegiatan pembersihan drainase di Kelurahan Bantaya yang masih didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), tanpa keterlibatan langsung warga.
“Ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Seharusnya kegiatan seperti ini melibatkan warga secara aktif, bukan hanya dikerjakan oleh ASN,” ujarnya. Kamis (16/04/2026)
Ia juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah daerah, namun berdampak pada terabaikannya program dan kegiatan yang menyentuh objek vital masyarakat.
Lebih lanjut, Nadjamuddin menilai rendahnya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pola kerja sama pemerintah yang cenderung menggunakan pendekatan proyek, bukan pendekatan program yang berkelanjutan dan mendorong semangat kolaboratif.
“Selama ini kerja sama lebih berorientasi proyek, bukan membangun partisipasi jangka panjang. Akibatnya, masyarakat tidak merasa memiliki program yang dijalankan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kapasitas kepemimpinan di lima kelurahan yang dinilai belum mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara optimal karena kurangnya dukungan dari warga.
Sebagai solusi, Nadjamuddin mendorong pemerintah daerah untuk kembali menggalakkan semangat kolaboratif dan partisipatif antara masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan, mulai dari kabupaten hingga kelurahan dan desa.
Selain itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap kinerja pimpinan di lima kelurahan beserta jajarannya, guna memastikan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.
Tak kalah penting, Nadjamuddin juga mengusulkan agar kegiatan rembuk warga kembali diaktifkan di tingkat kelurahan dan desa sebagai wadah komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Rembuk warga penting untuk menyerap aspirasi dan membangun keterlibatan masyarakat secara langsung dalam setiap program pemerintah,” pungkasnya.
