Bisalanews.id, Parmout —Sinar mentari pagi menembus sela-sela kabut tipis di Desa Kayuboko, Parigi Barat.
Di tepi sawah yang mulai mengering, JN (47), seorang petani padi, berdiri terpaku. Ia menatap aliran air irigasi yang kini berubah warna menjadi cokelat pekat.
Lumpur dan sedimen mengendap, menutupi aliran yang dulu jernih dan menjadi sumber kehidupannya.
“Kami di sini sudah seperti bertarung setiap musim tanam,” keluh JN lirih.”Airnya keruh, lumpur datang terus, panen tak pernah lagi seperti dulu.”Ironi memang sedang berlangsung di Kayuboko.
Di saat para petani kian terjepit oleh dampak aktivitas tambang, pemerintah justru baru saja meninjau lokasi tambang dengan membawa narasi optimisme.
Pada Kamis, 12 Juni 2025 lalu, rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mendatangi sejumlah lokasi tambang di Desa Kayuboko.
Peninjauan itu diklaim sebagai bagian dari komitmen pemerintah menata pertambangan rakyat agar sesuai dengan aturan.
Bahkan, normalisasi sungai dengan alat berat ekskavator dikatakan sebagai bagian dari program CSR yang dilaksanakan oleh Koperasi Sinar Mas Kayuboko.
“Kami memastikan pertambangan rakyat berjalan tertib dan ramah lingkungan,” ujar Asisten I Pemprov Sulteng, Fahrudin Yambas, dalam pernyataan resminya.
Namun, pernyataan di meja rapat itu bagai jauh dari realita yang dihadapi warga.BS (52), petani lainnya, bercerita bagaimana selama dua tahun terakhir, hasil panennya terus menurun.
Lumpur tambang tak hanya menyumbat saluran irigasi, tapi juga mematikan nutrisi tanah.
“Air yang katanya dinormalisasi itu malah bawa lumpur. Irigasi mampet, padi kami banyak yang busuk. Normalisasi macam apa itu?” keluhnya.
Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, persoalan pencemaran akibat tambang di Parigi Moutong bukan cerita baru.
Setiap musim hujan, warga semakin cemas. Lumpur tambang yang terbawa air sungai memperparah pendangkalan. Risiko banjir bandang pun meningkat.
“Kami takut, le. Bukan cuma ikan yang tidak ada, tapi rumah bisa hanyut kalau banjir datang,” kata SM, seorang nelayan pesisir Olaya yang juga terdampak karena air sungai yang keruh mengalir sampai ke laut, mengurangi hasil tangkapannya.
Sementara itu, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Parigi Moutong terus menggelar pertemuan.
Mereka berjanji akan memperketat pengawasan, memperbaiki pengelolaan tambang, bahkan menutup tambang ilegal.
Namun, di lapangan, alat berat masih terus terlihat bekerja. Penambangan tetap berlangsung, seolah tak terjamah hukum.
“Kami hanya mendengar wacana. Petugas datang, lihat-lihat, lalu pergi. Setelah itu, tambang tetap jalan seperti biasa,” tambah JN.
Wakil Bupati Abdul Sahid sendiri menegaskan bahwa skema koperasi dalam pengelolaan izin pertambangan rakyat (IPR) menjadi solusi di tengah polemik tambang rakyat.
Ia meyakini, dengan wadah koperasi, masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat ekonomi, tanpa mengorbankan lingkungan.
Namun bagi warga seperti JN, BS, maupun SM, janji-janji itu terdengar bagai angin lalu.
“Kalau benar koperasi itu buat kami, kenapa sawah tetap hancur? Kenapa air makin keruh?” tanya BS, suara seraknya bergetar menahan amarah.
Ironi Kayuboko terus berlangsung. Di atas kertas, semuanya tampak tertib dan sesuai regulasi.
Namun di lapangan, petani tetap berjuang di tengah lahan yang rusak, air yang tercemar, dan janji yang tak kunjung nyata.
Sementara pemerintah dan para pemilik kepentingan terus berdiskusi di ruang berpendingin, petani-petani kecil di Kayuboko hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada langit. Barangkali, suatu hari nanti, tanah mereka bisa kembali pulih seperti dulu.
