Bisalanews.id,Parmout-Proyek pembangunan dua puskesmas di Sausu dan Lompentodea yang menelan anggaran lebih dari Rp18 miliar dari APBD Kabupaten Parigi Moutong melalui DPA Dinas Kesehatan menuai sorotan tajam.(06/01/2025)
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong,I Gede Widiadha, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), I Wayan Mudana, terkesan menghindar saat dimintai penjelasan terkait progres laporan pekerjaan oleh sejumlah awak media.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, kedua pejabat tersebut saling melempar tanggung jawab.Gede Widiadha menyarankan agar teknis laporan ditanyakan langsung kepada PPK.
“Minta sama PPK, Pak Wayan Mudana. Untuk teknisnya termasuk laporan, Wayan yang tahu. Kalau di dinas, silakan temui Pak Andre atau Pak Agus,” ujarnya.
Namun, Andre, salah satu staf Dinas Kesehatan, justru menyampaikan bahwa akses terhadap data membutuhkan izin dari PPK.
Sikap ini bertentangan dengan pernyataan Wayan Mudana sebelumnya. Pada 21 Desember 2024, Mudana mengarahkan agar media meminta dokumen perencanaan, data sondir, laporan progres pekerjaan, dan RAB ke Dinas Kesehatan.
“BPK saja yang melakukan pemeriksaan. Kalau mau minta data, harus menyurat resmi kepada kami,” ujar Mudana.
Baca Juga ☆☆Dua Puskesmas 18 Miliar Gagal Rampung : Akademisi Desak APH Lakukan Investigasi Awal
Gedung Puskesmas Rp18 Miliar di Parimo Tak Rampung, Ketua DPRD dan Pemerhati Korupsi Angkat Suara
Dua Proyek Puskesmas di Parigi Moutong Senilai Rp18 Miliar Gagal Rampung Tepat Waktu
Kurangnya keterbukaan ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi dalam pengelolaan proyek senilai miliaran rupiah tersebut.
Hal ini mencederai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pengawasan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Lebih lanjut, dugaan mencuat bahwa perusahaan pelaksana proyek, CV Bolle Cipta Sejahtera, tidak memiliki rekam jejak yang memadai dalam bidang konstruksi.
Perusahaan ini diduga memenangkan tender melalui proses lelang yang dilakukan BPBJ Setda Parigi Moutong dengan cara mengurangi persyaratan pengalaman kerja, sehingga memberikan peluang besar bagi perusahaan tersebut untuk menang.
Tokoh muda di Parigi Moutong,Irhan merasa prihatin atas kondisi ini. ia berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dugaan ketidakwajaran dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek.
“Pengawasan terhadap jasa konstruksi sangat penting. Kami berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus ini agar tidak ada celah bagi perusahaan yang tidak kompeten untuk mengelola proyek bernilai besar,” ujar Irhan.
Menurutnya kasus ini menambah daftar panjang rusaknya pengelolaan proyek-proyek pemerintah, khususnya di daerah.
“Investigasi mendalam dan pengawasan ketat diharapkan dapat memastikan bahwa dana publik digunakan secara akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku”tutupnya.
