Bisalanews.id – Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Parigi Moutong,Adam N.Ampue melontarkan kritikan terhadap kinerja Pemerintah Desa Ongka yang di anggap tidak terbuka terhadap pengelolaan Dana Desa Maupun ADD.(07/05/2024)
Padahal menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa keuangan desa berdasarkan azas transparan,akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Maka perlu adanya transparansi Kepala Desa Ongka kepada masyarakat terkait dengan penggunaan uang negara serta progres realisasi pencapaian kinerja.
“menurut pemendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan desa penggunaan dana desa maupun ADD harus ada keterbukaan terhadap rakyat dan ini di atur dalam konstitusi kita berkaitan dengan keterbukaan informasi publik” tegasnya.
Adam menjelaskan bahwa sudah sepatutnya setiap warga negara berhak melakukan pengawasan terhadap keuangan negara yang peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Inspektorat Daerah dapat melakukan audit atau pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan Di Desa Ongka.
“Meminta Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melakukan audit keuangan atau anggaran Desa Ongka,meminta Pemerintah desa ongka melakukan transparansi anggaran terhdap masyarakat desa ongka”imbuhnya.
Saat media ini melakukan konfirmasi ke Kepala Desa Ongka melalui watshap, yang bersangkutan tidak merespon maupun memberikan jawaban terkait kritikan yang di sampaikan oleh Ketua PPI Parigi Moutong.
