Bisalanews.id, Parmout – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Serli, menyoroti sistem rujukan pasien di tingkat Puskesmas yang dinilai masih membebani masyarakat, meski telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Sorotan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama tiga rumah sakit dan 24 Puskesmas yang digelar di ruang rapat DPRD, Senin (06/04/2026).
Dalam forum itu, Serli mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait praktik pungutan biaya saat proses rujukan pasien. Padahal, sesuai ketentuan, biaya rujukan seharusnya sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Kalau pasien dirujuk, seharusnya otomatis ditanggung BPJS. Tapi kenyataannya di lapangan, setiap kali dirujuk justru sering diminta membayar. Ini yang menjadi pertanyaan kami,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan. Situasi ini dinilai tidak hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada layanan kesehatan gratis atau bersubsidi.
Selain persoalan rujukan, Serli juga menyoroti kualitas pelayanan di sejumlah Puskesmas yang dinilai belum optimal. Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi di Kecamatan Palasa, di mana masyarakat mengeluhkan keterbatasan layanan kesehatan yang tidak tersedia setiap hari.
Menurutnya, keluhan tersebut tidak boleh dianggap sepele dan harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan serta seluruh fasilitas layanan kesehatan di daerah.
“Kami minta ini segera dievaluasi, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara maksimal,” pungkasnya.
DPRD berharap, melalui evaluasi menyeluruh, sistem rujukan dan kualitas pelayanan kesehatan di Parigi Moutong dapat diperbaiki, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya dan mendapatkan layanan yang layak serta merata.
