Bisalanews.id, Parmout – Pelantikan ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang dipimpin Bupati Erwin Burase pada Sabtu (02/05/2026) sejatinya menjadi simbol awal penataan birokrasi pemerintahan baru.
Didampingi Ketua DPRD Alfres M. Tonggiroh, pemerintah melantik 12 pejabat administrator, 26 pejabat fungsional, dan 101 kepala sekolah dalam sebuah seremoni besar di auditorium kantor bupati.
Namun di balik tepuk tangan dan ucapan selamat, muncul suara-suara sumbang yang mulai mempertanyakan arah kebijakan promosi jabatan di tubuh birokrasi Parigi Moutong.
Publik menilai rotasi kali ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip profesionalitas dan keadilan birokrasi.
Sorotan tajam mengarah pada satu nama yang justru tidak masuk dalam daftar pelantikan, Marzuk Hululo.
Sosok yang dikenal sebagai salah satu pejuang pemekaran daerah itu hingga kini masih bertahan pada posisi Kasubag di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parigi Moutong.
Ironisnya, selama kurang lebih 16 tahun, Marzuk disebut belum pernah merasakan promosi jabatan yang signifikan.
Padahal secara administratif maupun kepangkatan, ia dinilai telah memenuhi syarat untuk naik ke posisi yang lebih strategis. Dengan golongan III/d, banyak pihak menilai dirinya sudah layak mendapat ruang dalam struktur pemerintahan yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik, apa sebenarnya parameter promosi jabatan di Pemda Parigi Moutong?
Sebab dalam pelantikan kali ini, terdapat sejumlah pejabat yang sebelumnya memiliki jenjang kepangkatan lebih rendah namun justru melesat menduduki posisi strategis.
Nama Yanuari Gulo ikut menjadi perbincangan. Ia sebelumnya pernah dipercaya menjabat Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial saat masih berada pada golongan III/c di era pemerintahan sebelumnya.
Kini, dinamika promosi kembali menuai sorotan karena dianggap memperlihatkan adanya standar yang berbeda dalam penempatan pejabat.
Sorotan lain juga tertuju pada Muhammad Rain yang dilantik sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim).
Sebelumnya, ia diketahui masih menjabat sebagai Kasubag, namun dalam restrukturisasi sebelumnya ia langsung dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkaran komunikasi pemerintahan daerah.
Fenomena ini memantik persepsi publik bahwa promosi jabatan belum sepenuhnya berpijak pada rekam jejak pengabdian, masa kerja, dan jenjang kepangkatan.
Jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka semangat reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan tanpa makna nyata di lapangan.
Birokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang yang adil bagi ASN yang bekerja bertahun-tahun dengan loyalitas dan tanpa catatan pelanggaran.
Sebab ketika pengabdian panjang tidak dihargai, sementara sebagian lain melesat cepat tanpa proses yang dianggap seimbang, maka demoralisasi ASN sulit dihindari.
Pemerintah daerah semestinya memahami bahwa publik hari ini semakin kritis. Masyarakat tidak lagi hanya melihat siapa yang dilantik, tetapi juga siapa yang terus-menerus diabaikan.
Transparansi dalam promosi jabatan menjadi penting agar tidak muncul kesan adanya kedekatan tertentu, faktor subjektivitas, atau kepentingan kelompok dalam penempatan pejabat.
Tokoh masyarakat Parigi, Saiful Tamabonto sebelumnya menyebutkan pemda sudah seharusnya memperhatikan dan menempatkan Marzuk Hululo, pada jabatan strategis.
Mengingat spirit perjuangan dan semangat yang di tunjukan wajib mendapatkan penghargaan dalam bentuk promosi jabatan.
Kemudian pelantikan pejabat seharusnya menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.
Namun jika masih menyisakan tanda tanya soal keadilan birokrasi, maka pelantikan besar-besaran itu justru berpotensi meninggalkan luka dan kekecewaan di kalangan ASN sendiri.
Kini publik menunggu, apakah pemerintah daerah berani membuka secara terang parameter promosi yang digunakan, atau justru membiarkan polemik ini terus berkembang menjadi persepsi negatif terhadap wajah birokrasi Parigi Moutong.
