Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2026.
Pengumuman tersebut diterbitkan oleh Panitia Seleksi melalui dokumen resmi bernomor 03/Pansel/Selter-JPTP/PM/2026.
Seleksi ini ditujukan untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemda Parigi Moutong, dengan mekanisme terbuka dan kompetitif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.
Dalam pengumuman tersebut, tercatat sedikitnya 19 jabatan pimpinan tinggi pratama yang dibuka untuk seleksi, mulai dari staf ahli hingga kepala dinas dan badan.
Beberapa di antaranya yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
Namun demikian, terdapat dua dinas yang tidak termasuk dalam daftar lelang jabatan kali ini, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Nakertrans).
Tidak dicantumkannya kedua posisi tersebut memunculkan perhatian, mengingat keduanya merupakan OPD strategis dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi daerah.
Berdasarkan isi pengumuman, peserta seleksi diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus PNS, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV, berpangkat minimal Pembina (IV/a), serta memiliki pengalaman jabatan yang relevan.
Selain itu, peserta juga harus memiliki rekam jejak yang baik, bebas dari pelanggaran disiplin berat, serta tidak pernah terlibat kasus hukum.
“Seleksi ini dilaksanakan secara terbuka untuk menjaring aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas dalam mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah,” demikian tertulis dalam pengumuman tersebut.
Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem ASN Karier milik BKN, dan dibuka mulai 21 April hingga 5 Mei 2026.
Seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketidakterlibatan Dinsos dan Nakertrans dalam seleksi ini belum dijelaskan secara rinci dalam pengumuman, sehingga menimbulkan spekulasi terkait status jabatan atau kebijakan internal pemerintah daerah terhadap kedua OPD tersebut.
Pemda Parigi Moutong diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tahun ini.
