Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata, khususnya di wilayah terpencil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses.
Hal tersebut disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, di dampingi Ketua DPRD, Alfres M. Tonggiroh usai melantik 12 pejabat administrator, 26 pejabat fungsional, dan 101 kepala sekolah di Auditorium, Sabtu (02/05/2026).
Menurutnya, meskipun tren mutu pendidikan di daerah tersebut menunjukkan perkembangan positif, kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian serius, terutama di wilayah seperti Tinombo, Tomini, dan Palasa.
“Secara umum ada peningkatan, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi di lapangan masih memprihatinkan, terutama di wilayah terpencil,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah sekolah dengan berbagai keterbatasan mencapai lebih dari 13 ribu, tertinggi di tingkat provinsi. Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang secara langsung guna memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Pendataan ini penting, supaya kita tahu kondisi riil di lapangan, siapa yang membutuhkan dan apa yang harus segera dilakukan,” jelasnya.
Selain pendataan, Pemkab juga akan mendorong program revitalisasi sekolah, termasuk penguatan sistem pembelajaran berbasis digital. Namun, hingga saat ini masih banyak sekolah di desa terpencil yang belum memiliki fasilitas pendukung pembelajaran digital maupun sarana pendidikan yang layak.
“Kita ingin memastikan sekolah-sekolah di desa terpencil juga bisa menikmati pembelajaran digital dan memiliki fasilitas yang memadai,” tambahnya.
Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah berencana melakukan pergeseran anggaran pada Mei 2026. Kebijakan ini difokuskan untuk memperkuat sektor prioritas seperti pendidikan dan infrastruktur dasar.
“Kita akan menggeser anggaran dari program yang belum terlalu prioritas ke sektor yang lebih mendesak, terutama pendidikan dan penataan wilayah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses di sejumlah wilayah terpencil, khususnya terkait infrastruktur jembatan yang menjadi penghubung utama masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab telah berkoordinasi dengan pihak TNI melalui program pembangunan jembatan gantung.
“Kami sudah mengajukan beberapa lokasi yang membutuhkan jembatan. Program dari TNI ini sangat membantu karena anggarannya sudah tersedia,” ungkapnya.
Selain mengandalkan APBD, Pemkab Parigi Moutong juga tengah menunggu pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, guna mempercepat pembangunan di sektor prioritas.
Di sisi lain, perhatian terhadap tenaga pendidik di daerah terpencil juga menjadi fokus pemerintah. Bupati menegaskan bahwa pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kesehatan merupakan bagian dari komitmen yang akan direalisasikan secara bertahap.
“Kita sudah sampaikan ke pemerintah pusat agar insentif khusus daerah terpencil bisa kembali diberikan. Ini penting untuk mendukung semangat para tenaga pendidik,” katanya.
Selain insentif, pemerintah juga merencanakan penyediaan fasilitas penunjang seperti rumah dinas dan sarana pendukung lainnya bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil.
Namun demikian, terdapat tantangan terkait status desa yang saat ini banyak dikategorikan sebagai desa mandiri, sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap bantuan dari pemerintah pusat.
“Kita akan koordinasikan kembali, apakah status desa ini bisa disesuaikan agar tetap bisa mendapatkan dukungan anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab memastikan bahwa jika dukungan dari pemerintah pusat belum optimal, maka pembiayaan program akan tetap diupayakan melalui APBD.
“Ini bagian dari komitmen dan janji kita. Insya Allah akan kita realisasikan, paling lambat tahun depan,” pungkasnya.
