Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang diwakili Wakil Bupati H. Abdul Sahid menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penutupan masa persidangan II sekaligus pembukaan masa persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD, Selasa (30/04/2026).
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong yang menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kontribusi pemikiran selama masa persidangan II.
“Atas nama seluruh jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat atas sumbangan pemikiran berupa saran dan pendapat dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah,” ujar Abdul Sahid membacakan sambutan Bupati.
Pemerintah daerah, lanjutnya, berharap pada masa persidangan III DPRD dapat terus menghasilkan produk hukum yang berdampak langsung pada kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dimohon kiranya Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dapat terus memberikan saran dan kritikan yang membangun guna menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih giat dalam memajukan daerah yang kita cintai ini,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sinergi yang harmonis, dilandasi semangat kebersamaan dan tanggung jawab, merupakan kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” tambahnya.
Pada rapat paripurna tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Mustakim Kono, turut menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporannya, Pansus memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan daerah yang mencapai 94,39 persen. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi.
“Secara umum kami memberikan apresiasi, namun tetap ada sejumlah catatan strategis yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Mustakim Kono.
Pansus menilai LKPJ tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional. Meski begitu, sejumlah permasalahan masih ditemukan, mulai dari administrasi publik, manajemen keuangan daerah, hingga pelayanan publik.
Beberapa rekomendasi penting yang disampaikan Pansus antara lain penempatan pejabat sesuai kompetensi, peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Anuntaloko Parigi, serta percepatan renovasi fasilitas kesehatan yang masih terbengkalai.
Selain itu, Pansus juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur oleh Dinas PUPR, stabilitas pasokan dan harga pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan, serta perlunya perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan terukur.
Pansus juga menilai pelaksanaan program infrastruktur dasar belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran program.
Di akhir penyampaiannya, Pansus menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar dibaca, tetapi dilaksanakan secara nyata,” tegasnya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penguatan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
