Bisalanews.id, Jakarta – Pemerintah resmi menggeser arah kebijakan transmigrasi nasional. Program yang selama ini identik dengan pemindahan penduduk kini difokuskan sebagai instrumen pembangunan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (03/03/2026), di Gedung Kementerian Transmigrasi, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Parigi Moutong dinilai memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai kawasan percontohan transmigrasi modern.
Konsep yang ditawarkan tidak lagi sebatas permukiman baru, melainkan pengembangan desa modern hingga embrio kota modern berbasis produk unggulan daerah, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Transmigrasi hari ini bukan lagi soal memindahkan orang. Fokus kami adalah membangun ekosistem ekonomi baru yang mampu meningkatkan produktivitas dan menyerap tenaga kerja,” ujar Menteri Iftitah.
Menurutnya, kebijakan transmigrasi kini menempatkan produktivitas sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan. Infrastruktur tetap dibangun, namun harus memiliki dampak ekonomi yang terukur.
“Kalau infrastruktur dibangun, harus jelas dampaknya apakah produktivitas meningkat, distribusi lancar, dan nilai komoditas membaik. Jadi bukan sekadar bangun fisik,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan adanya minat investor, termasuk dari luar negeri, terhadap Parigi Moutong. Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah ketersediaan sekitar 2.000 hektare lahan untuk pengembangan komoditas kelapa yang dinilai potensial bagi industri hilir dan penciptaan lapangan kerja.
Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan model permukiman baru sebagai proyek percontohan nasional.
Pada tahap awal, direncanakan pembangunan dua satuan permukiman melalui kolaborasi lintas kementerian.
Untuk tahun pertama, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp121 miliar, dengan total kebutuhan tahap awal diperkirakan sekitar Rp490 miliar.
“Transmigrasi ke depan tidak bisa berdiri sendiri. Harus kolaboratif, baik dengan kementerian lain maupun sektor investasi,” kata Menteri Iftitah.
Sebagai langkah awal, ia mendorong percepatan pendataan, sertifikasi, dan valuasi sisa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Parigi Moutong. Lahan transmigrasi yang telah tersertifikasi dan tervaluasi dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi daya tarik investasi yang bertanggung jawab.
“Tahun lalu kami melakukan valuasi sekitar 22 ribu hektare lahan, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Kalau lahannya jelas dan tersertifikasi, itu aset besar untuk pengembangan ekonomi kawasan,” ujarnya.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyatakan kesiapan daerahnya menjadi lokasi percontohan nasional transmigrasi berbasis ekosistem ekonomi.
Ia menilai arah kebijakan baru tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kebijakan dan komitmen Kementerian Transmigrasi. Parigi Moutong siap menjadi model transmigrasi modern, dengan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan,” kata Erwin.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, lanjutnya, berkomitmen menyiapkan dukungan kebijakan, validasi data lahan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar program berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dengan dukungan pemerintah pusat dan masuknya investasi yang bertanggung jawab, kami optimistis kawasan transmigrasi di Parigi Moutong dapat tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Baik pemerintah pusat maupun daerah menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi tidak semata-mata berpihak pada investor.
Masyarakat lokal tetap ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, baik sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha di sektor komoditas unggulan.
Ke depan, kawasan transmigrasi dirancang sebagai ekosistem sosial dan ekonomi terpadu, mencakup koperasi sektor riil, pusat perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan dasar hingga menengah, pendidikan vokasi, bahkan perguruan tinggi.
Dalam penguatan sumber daya manusia, Kementerian Transmigrasi juga menjalankan program Transmigrasi Patriot, yakni menghadirkan SDM unggul untuk tinggal dan berkarya di kawasan transmigrasi sambil menempuh pendidikan.
Parigi Moutong dinilai berpeluang menjadi salah satu lokasi pengembangan program studi berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan pengolahan hasil.
“Saya ingin melihat kepala daerah yang punya visi kuat, memahami potensi wilayahnya, dan mampu membangun ekosistem ekonomi. Kalau visinya jelas, negara pasti hadir,” pungkas Menteri Iftitah.
Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Transmigrasi serta jajaran Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, termasuk Wakil Bupati Abdul Sahid dan Sekretaris Daerah Zulfinasran, bersama pimpinan perangkat daerah terkait.
