Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akhirnya memulai proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 setelah menghadapi persoalan kekosongan sejumlah jabatan strategis yang berlangsung hampir tiga tahun terakhir.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada efektivitas birokrasi, pengambilan kebijakan, hingga optimalisasi pelayanan publik di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, mengatakan pelaksanaan seleksi JPT menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam menata kembali struktur birokrasi yang selama ini banyak diisi pelaksana tugas (Plt).
Hal itu disampaikan saat kegiatan Uji Potensi, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural seleksi terbuka JPT Pratama di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sabtu (16/05/2026).
“Seleksi ini merupakan rangkaian kegiatan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama yang sudah berlangsung sejak tahun 2023,” ujar Zulfinasran.
Ia mengungkapkan, pada 2026 Pemkab Parigi Moutong baru dapat melaksanakan pengisian terhadap 19 jabatan pimpinan tinggi pratama setelah memperoleh izin dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara.
Menurutnya, sebenarnya terdapat sekitar 20 jabatan yang kosong. Namun satu jabatan belum dapat diusulkan karena pejabat definitifnya baru memasuki masa pensiun pada tahun ini.
Lamanya kekosongan jabatan strategis sejak 2023 memunculkan berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sejumlah OPD selama ini dipimpin pejabat sementara yang memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis maupun menjalankan program jangka panjang.
Situasi tersebut juga berpotensi memengaruhi percepatan realisasi program pembangunan daerah, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor dan penguatan pelayanan publik.
Karena itu, seleksi terbuka JPT dinilai bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi bagian penting dari upaya pembenahan birokrasi dan peningkatan kualitas kepemimpinan di lingkungan Pemkab Parigi Moutong.
Dalam laporannya, Zulfinasran menyebut seleksi terbuka tahun ini mendapat respons tinggi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Tercatat sebanyak 153 lamaran masuk ke panitia seleksi dengan jumlah peserta individu sebanyak 76 orang.
Peserta berasal dari internal Pemkab Parigi Moutong, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hingga luar daerah.
“Ada sekitar enam peserta dari pemerintah provinsi dan beberapa peserta dari luar Sulawesi Tengah,” katanya.
Namun di tengah proses seleksi, muncul pula sanggahan dari salah satu peserta luar daerah yang tidak lolos tahap administrasi. Panitia seleksi, kata Zulfinasran, telah memberikan jawaban resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan seluruh persyaratan seleksi telah ditetapkan secara terbuka dan lebih dahulu mendapat persetujuan dari BKN sebelum diumumkan.
Dalam arahannya, Zulfinasran juga memberi perhatian serius terhadap isu integritas dalam proses seleksi jabatan.
Ia menegaskan pelaksanaan seleksi JPT tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Bahkan, ia mengingatkan akan ada sanksi berat bagi pihak yang mencoba melakukan praktik sogokan atau intervensi dalam proses seleksi.
Pernyataan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah ingin memastikan proses pengisian jabatan berjalan transparan dan bebas dari praktik transaksional.
Menuju Sistem Manajemen Talenta
Selain pengisian jabatan, Pemkab Parigi Moutong juga mulai mengarah pada penerapan sistem manajemen talenta ASN yang berbasis rekam jejak, kompetensi, dan capaian kinerja.
Menurut Zulfinasran, Parigi Moutong menjadi salah satu daerah yang diminta menerapkan sistem tersebut secara penuh oleh BKN.
Karena itu, ASN diminta aktif memperbarui data potensi dan kinerja melalui aplikasi MyASN sebagai bagian dari proses penilaian kepegawaian modern.
“Ke depan penilaian ASN tidak hanya berdasarkan asesmen, tetapi juga evaluasi kinerja, rekam penghargaan, penilaian 360 derajat, hingga capaian kerja masing-masing pegawai,” ujarnya.
Dengan dimulainya seleksi terbuka ini, Pemkab Parigi Moutong diharapkan mampu mengakhiri persoalan kekosongan jabatan yang berkepanjangan sekaligus menghadirkan kepemimpinan birokrasi yang lebih profesional dan kompetitif.
