Bisalanews.id,Parmout – Buruknya pelayanan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong mendapat sorotan keras dari anggota DPRD Parigi Moutong.
Keluhan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Parigi Moutong yang digelar di Aula Persidangan DPRD, Senin (19/01/2026).
Anggota DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, yang diketahui memiliki latar belakang disiplin ilmu kesehatan sebagai apoteker, dengan lantang menyampaikan berbagai keluhan masyarakat, khususnya keluarga pasien yang mendapatkan pelayanan tidak maksimal di RSUD Anuntaloko Parigi.
“Ada keluarga pasien melaporkan kepada saya, pasien itu atas nama Almasita umur 8 bulan,” ujar Basuki dalam rapat paripurna.
Basuki menjelaskan, bayi bernama Almasita tersebut mengalami demam tinggi hingga 38,7 derajat Celsius.
Pasien masuk ke RSUD Anuntaloko Parigi pada 13 Januari 2026 dan keluar dua hari kemudian.
Menurut Basuki, pihak rumah sakit hanya memberikan obat Cotrimoxazole kepada pasien.
Ironisnya, ketika keluarga pasien menanyakan obat penurun panas, mereka justru diarahkan untuk membeli obat di apotek luar rumah sakit.
“Jadi ini, saya sudah berulang kali menyoroti terkait sirup untuk pasien anak, namun ini terulang kembali,” tegas Basuki.
Ia menegaskan Pemerintah Daerah Parigi Moutong harus lebih serius memperhatikan hak dasar pasien, terutama masyarakat kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan rumah sakit dan jaminan BPJS Kesehatan.
Tak hanya itu, Basuki juga membeberkan kasus lain yang dinilainya jauh lebih memprihatinkan, yang terjadi di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Anuntaloko Parigi.
“Pasien ini sudah meninggal, atas nama Anis Mohammad Amin. Beliau masuk UGD dalam kondisi tidak sadarkan diri sekitar jam 2 siang. Saat keluarga meminta dipindahkan ke ICU, tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak rumah sakit dan itu hanya dibiarkan,” ungkapnya dengan nada geram.
Basuki menyebutkan, setelah dirinya melakukan advokasi hingga pukul 22.00 WITA, barulah pasien tersebut dipindahkan ke ruang ICU.
Namun, nyawa pasien tidak tertolong.Selain itu, Basuki juga mengungkapkan kasus pasien bernama Masria yang telah meninggal dunia.
Pasien tersebut sempat meminta pelayanan di ruang perawatan kelas dua, namun justru ditempatkan di ruang kelas tiga dengan alasan ruang kelas dua penuh.
“Kata perawat kelas dua penuh. Tapi saat keluarganya melakukan pengecekan ke ruangan, mereka menemukan ruang kelas dua ada yang kosong. Setelah kami intervensi lagi, baru dipindahkan,” keluhnya.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, karena menyangkut hak hidup dasar manusia.
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh bergantung pada adanya intervensi atau advokasi dari anggota DPRD.
“Jadi orang-orang yang tidak mempunyai akses atau kontak ke kami, itu malah tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal,” imbuh Basuki.
Basuki mendesak pihak RSUD Anuntaloko Parigi untuk segera melakukan pembenahan manajemen dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya sarankan kepada pihak rumah sakit, ada persoalan yang sering menjadi masalah. Ketika pasien kelas satu mau naik ke ruang VIP, mereka membayar selisih. Namun rincian pembayaran selisih itu tidak pernah diberikan,” ungkapnya.
Ia mempertanyakan dasar penentuan besaran selisih pembayaran tersebut agar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang mereka bayarkan.
“Saya akan kejar hal itu. Termasuk kasus anak bayi atas nama Almasita, orang tuanya membeli obat demam di luar rumah sakit, tetapi di data BPJS tercatat ada pemberian obat paracetamol,” tandasnya.
