Example 7970x250
Pemerintahan

Pemkot Palu Sediakan Angkutan Gratis Palu-Toboli, Pemda Parigi Moutong Pertimbangkan Dampaknya

×

Pemkot Palu Sediakan Angkutan Gratis Palu-Toboli, Pemda Parigi Moutong Pertimbangkan Dampaknya

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang juga menjabat sebagai Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, Syamsu Nadjamudin.(10/03/2025).Foto.MR

Bisalanews.id,Parmout – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu merencanakan layanan angkutan darat gratis bagi masyarakat dengan rute Palu-Toboli setiap Sabtu dan Minggu. (10/03/2025)

Program ini tertuang dalam surat resmi Pemkot Palu kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong tertanggal 10 Maret 2025, yang berisi permohonan dukungan akses menaikkan dan menurunkan penumpang di wilayah Parigi Moutong.

Baca juga :  Pemda Parigi Moutong Buka Seleksi JPT Pratama, Dinsos dan Nakertrans Tidak Dilelang

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang juga menjabat sebagai Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong , Syamsu Nadjamudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan surat tersebut kepada pimpinan daerah untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

“Pada prinsipnya Pemda menyambut baik dan mengapresiasi tawaran ini, namun masih akan dipertimbangkan dengan cermat karena ada kepentingan banyak pihak,” ujar Syamsu saat ditemui di ruang kerja Asisten II, Senin (10/03/2025).

Baca juga :  Anleg DPR RI Soroti Dinkes Saat Kunjungi Penyintas Bencana di Parigi Moutong

Menurutnya, program ini di satu sisi dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam melakukan perjalanan mudik atau pulang pergi.

Namun, di sisi lain, perlu diperhatikan efektivitas dan efisiensi layanan tersebut, terutama dampaknya terhadap layanan angkutan umum yang sudah ada.

“Apakah layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat umum atau mahasiswa? Juga perlu dipikirkan konsekuensi atau dampaknya terhadap layanan angkutan umum antar kota Parigi-Palu,” jelasnya.

Baca juga :  PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH LAKSANAKAN RAKOR UKPBJ TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANGGAI.

Syamsu menegaskan bahwa keputusan terkait program ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan transportasi umum yang telah beroperasi.

Total Views: 844

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *