Bisalanews.id – Rapat Pimpinan (Rapim) evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2024 menuai kontroversi setelah sejumlah wartawan dilarang masuk dan meliput kegiatan tersebut. (30/07/2024)
Menurut salah satu staf Bagian Pembangunan, Sri, kegiatan ini hanya boleh diliput oleh bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ketika ditanya alasannya, staf tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Kegiatan ini tidak bisa diliput oleh wartawan, yang boleh hanya bagian Prokopim,” ujarnya.
Padahal dalam Undang – undang No 40 Tahun 1999 pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Insiden semakin memanas ketika seorang staf honorer memarahi dua petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menjaga pintu aula lantai dua gedung kantor Bupati saat kegiatan berlangsung.
“Kamu tidak beres jaga pintu, kami sudah dapat marah dari pimpinan, kalau ada apa-apanya kamu yang tanggung jawab,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Rahmat, membenarkan bahwa kegiatan Rapim tersebut tidak terbuka untuk publik.
“Tabe, karena rapat pimpinan ini hanya sifatnya sebagai rapat internal,” ujarnya.
Terkait aturan mengenai tidak boleh dieksposnya kegiatan tersebut, Rahmat mengaku tidak mengetahui secara spesifik regulasinya.
“Terkait dengan aturannya saya juga belum tahu pasti, tapi mungkin bisa ditanyakan kepada pimpinan yang lebih tinggi, karena terkait dengan Rapim ini termasuk di provinsi juga demikian tidak diliput,” tutupnya.
