Bisalanews.id – Sejumlah pejabat Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong mengeluhkan tata kelola keuangan di dinas tersebut.(28/05/2024)
Keluhan ini berkaitan dengan prosedur anggaran perjalanan dinas, baik dalam kota maupun luar kota, yang dinilai bermasalah.
Para pejabat tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perjalanan dinas, mereka harus meminjam dana terlebih dahulu dari pihak pemodal.
Akibatnya, mereka harus menghadapi pemotongan sekitar sepuluh hingga lima belas persen dari total dana perjalanan yang diterima.
Situasi ini jelas merugikan para pejabat yang harus menanggung biaya tambahan dari dana pribadi mereka.
Ketika dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasubag Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Rekanita, enggan memberikan komentar.
Rekanita menolak untuk diwawancara dan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan yang dikeluhkan oleh para pejabat dinas.
Keluhan ini mencuatkan sorotan terhadap manajemen keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong.
Kejelasan dan transparansi anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran, tanpa memberatkan para pejabat yang menjalankan tugasnya.
Para pejabat berharap adanya perbaikan dalam sistem tata kelola keuangan di dinas tersebut.
Mereka meminta agar prosedur pencairan dana perjalanan dinas lebih transparan dan tidak melibatkan pihak ketiga yang dapat mengurangi jumlah dana yang diterima.
Kasus ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk segera menindaklanjuti dan memperbaiki sistem tata kelola keuangan, demi kelancaran tugas dinas sosial dan kesejahteraan masyarakat yang mereka layani.
