Bisalanews.id, Parmout — Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba Zaenong, menilai polemik 53 titik Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tengah ramai diperbincangkan bukan lagi sekadar persoalan administrasi atau data, melainkan menyangkut wibawa dan kejujuran pemerintahan daerah.
Menurut Faradiba, publik sebelumnya hanya mengetahui adanya 16 titik usulan WPR. Namun, dalam dokumen resmi yang ditandatangani langsung oleh Bupati Parigi Moutong, jumlah tersebut meningkat menjadi 53 titik.
“Pertanyaannya sederhana: siapa yang menambah, atas dasar apa, dan bagaimana mungkin seorang kepala daerah menandatangani dokumen tanpa memahami isinya secara utuh?” tegas Faradiba.
Ia menilai, perbedaan data tersebut menimbulkan keraguan di tengah masyarakat terhadap integritas birokrasi.
“Publik mulai bertanya-tanya, apakah pemerintahan di Parigi Moutong masih berjalan berdasarkan sistem, atau justru diwarnai oleh kedekatan dan kepentingan di balik meja kekuasaan,” ujarnya.
Faradiba juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak mampu meredam situasi. Alih-alih memberikan klarifikasi yang menenangkan, menurutnya, justru muncul saling bantah, saling salahkan, dan pernyataan blunder dari sejumlah pihak.
“Rakyat tidak butuh drama atau pembelaan diri. Mereka hanya butuh kepemimpinan yang tegas, jujur, dan paham apa yang terjadi di bawah tanggung jawabnya,” kata Faradiba.
Ia menegaskan, seorang Bupati seharusnya menjadi penenang badai, bukan bagian dari pusarannya. Jika memang ada manipulasi atau kesalahan internal, seharusnya diselesaikan secara tertutup, bermartabat, dan tuntas tanpa menjadikan ruang publik sebagai ajang lempar kesalahan.
“Semakin sering pejabat berbicara tanpa arah, semakin terlihat lemahnya koordinasi dan kontrol di dalam pemerintahan ini. Bila dibiarkan, bukan hanya kredibilitas yang runtuh, tapi juga kepercayaan rakyat yang selama ini bertahan karena harapan,” tegasnya.
Faradiba menyebut, persoalan 53 titik WPR seharusnya menjadi momentum koreksi, bukan panggung pencitraan politik.
“Kepemimpinan itu tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela diri, tetapi dari seberapa tenang dan tuntas ia menyelesaikan kekacauan yang lahir dari sistemnya sendiri,” tandasnya.
Ia menutup dengan pesan keras kepada pemerintah daerah:
“Jika Bupati masih terus sibuk berbicara di depan media, sementara masalah di meja kerja tidak diselesaikan, maka rakyat berhak bertanya: Apakah Parigi Moutong masih dipimpin, atau hanya sedang dipertontonkan?”
