Bisalanews.id,Parmout – Sebanyak enam kepala desa di Kecamatan Moutong dan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menolak keras aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang meresahkan masyarakat.
Penolakan ini diwujudkan melalui petisi bersama yang telah ditandatangani dan direncanakan akan diserahkan kepada pihak pemerintah terkait.
Para kepala desa menilai aktivitas PETI tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan hilir.
Mereka mempertanyakan absennya tindakan tegas pemerintah meskipun aktivitas PETI telah berlangsung selama enam bulan.
Kepala Desa Sibatang, Tamrin Hasan, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait dampak PETI terhadap lingkungan, terutama di kawasan hulu Sungai Taopa.
Baca Juga ☆☆☆Hartono Kuasa Hukum Anggota DPRD Sigi,Eliyanti S.Ariani Bantah Dugaan Terhadap Kliennya
Ia menyebut bahwa keberadaan PETI telah mengancam kelangsungan hutan mangrove seluas 30 hektar serta ekosistem pesisir lainnya.
“Adapun enam desa yang terancam dampak PETI ini antara lain Desa Gio Barat, Gio Tuladenggi, Pande, Tompo, Paria, dan Sibatang,” ujar Tamrin Hasan.
Tamrin menambahkan bahwa jika aktivitas PETI tidak segera dihentikan, maka ekosistem bawah laut di kawasan Teluk Tomini akan terancam.
Selain itu, tambak seluas 300 hektar di Desa Sibatang juga berpotensi mengalami gagal panen akibat pencemaran yang berasal dari hulu sungai.
Ia menegaskan bahwa masyarakat siap mengambil tindakan parlemen jalanan secara tegas dan terukur bila tidak direspon oleh yang berkepentingan.
“Hentikan aktivitas PETI di hulu sungai sekarang juga, atau kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk menghentikannya secara paksa,” tegasnya dengan suara geram.
Para kepala desa berharap agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat segera mengambil langkah serius untuk menyelesaikan persoalan ini.
Mereka mengusulkan agar pemerintah melegalkan aktivitas pertambangan dengan pengaturan yang profesional untuk menghindari keresahan masyarakat.
“Seharusnya pemerintah bersikap adil dalam mengelola pertambangan. Mari duduk bersama, bicarakan solusinya agar pertambangan ini memiliki izin yang jelas. Jangan terkesan bermain kucing-kucingan seperti ini,”tutup Tamrin.
