Bisalanews.id, Parmout – Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Mentawa, Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, kini tidak lagi sekadar berbicara mengenai aktivitas tambang ilegal semata.
Di balik beroperasinya alat berat dan lancarnya aktivitas pengerukan material emas di wilayah tersebut, muncul dugaan adanya rantai distribusi solar subsidi yang secara sistematis menopang keberlangsungan tambang ilegal itu.
Ironisnya, di saat masyarakat kecil kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan pertanian dan perikanan, aktivitas alat berat di lokasi PETI justru tetap berjalan tanpa hambatan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: dari mana pasokan BBM untuk operasional tambang ilegal tersebut berasal, dan siapa pihak yang melindunginya?
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan, solar subsidi diduga dipasok dari SPBU Sausu menggunakan jeriken dalam jumlah besar dan kendaraan yang telah dimodifikasi.
Pola distribusi semacam ini bukan lagi dugaan baru dalam praktik tambang ilegal, namun lemahnya pengawasan membuat aktivitas tersebut seolah berlangsung tanpa hambatan.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran distribusi BBM subsidi, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil. Sebab, solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi petani, nelayan, dan sektor produktif masyarakat, bukan untuk menyuplai alat berat di lokasi tambang ilegal.
Di lapangan, dampaknya sudah mulai dirasakan warga. Antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan sehari-hari, sementara sebagian masyarakat harus pulang tanpa mendapatkan jatah solar. Di sisi lain, aktivitas alat berat di kawasan Mentawa tetap beroperasi normal.
“Petani dan nelayan sekarang yang susah. Kadang kami antre dari pagi sampai siang, tapi dibilang stok habis. Sementara alat berat di tambang tetap kerja terus. Mustahil kalau tidak ada yang bermain,” ungkap seorang warga Sausu Torono yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Situasi ini semakin memantik sorotan publik setelah muncul nama seorang oknum anggota kepolisian bernama Edi Jaya yang disebut-sebut berada di balik aktivitas PETI Mentawa.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan oknum tersebut diduga memiliki pengaruh besar terhadap jalannya aktivitas tambang, mulai dari pengamanan hingga kelancaran operasional di lapangan.
Munculnya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik tambang ilegal menjadi persoalan serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Sebab, ketika aparat yang seharusnya melakukan penindakan justru diduga ikut berada dalam lingkaran aktivitas ilegal, maka yang runtuh bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kondisi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa aktivitas PETI di wilayah Mentawa terkesan sulit disentuh.
Publik mulai mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat di wilayah hukum Parigi Moutong, terutama karena aktivitas tambang ilegal itu disebut berlangsung cukup lama dan menggunakan alat berat secara terbuka.
Secara logika, operasional tambang ilegal berskala besar tentu membutuhkan suplai logistik yang tidak sedikit, termasuk pasokan solar dalam jumlah besar setiap harinya. Sulit dipercaya jika aktivitas sebesar itu berlangsung tanpa diketahui oleh pihak-pihak terkait.
Tim jurnalis telah berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak yang disebut dalam dugaan ini.
Dua nomor telepon yang disebut milik Edi Jaya telah dihubungi berulang kali, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons karena nomor dalam keadaan tidak aktif.
Begitu pula dengan pihak pengawas dan manajemen SPBU Sausu yang hingga kini belum berhasil ditemui untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyaluran solar subsidi ke lokasi PETI Mentawa.
Bungkamnya pihak-pihak terkait justru semakin memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Publik menilai, apabila tidak ada keterlibatan pihak tertentu, seharusnya proses klarifikasi dapat dilakukan secara terbuka demi menjawab keresahan warga.
Lebih jauh, persoalan PETI Mentawa kini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman terhadap lingkungan hidup dan masa depan masyarakat sekitar.
Aktivitas tambang ilegal berpotensi menyebabkan kerusakan bentang alam, pencemaran sungai, hingga konflik sosial akibat perebutan sumber daya dan distribusi BBM subsidi.
Karena itu, desakan kepada Polda Sulawesi Tengah dan Divisi Propam Polri untuk turun tangan secara serius semakin menguat. Penanganan kasus ini dinilai tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga harus membongkar dugaan jaringan distribusi solar subsidi dan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
Di sisi lain, Pertamina juga didorong melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di SPBU Sausu. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau penyaluran BBM subsidi ke aktivitas ilegal, maka sanksi tegas hingga pemutusan hubungan usaha dinilai perlu dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat kecil.
