Parigi Moutong, Bisalanews.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto, mendorong pemerintah daerah memperketat kebijakan efisiensi fiskal dalam penyusunan anggaran daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Sayutin dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Bappelitbangda di ruang rapat DPRD Parigi Moutong, Kamis (13/08/2026).
Sayutin menilai kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas menuntut pemerintah daerah mengambil langkah realistis dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja, terutama belanja operasi.
Menurutnya, setiap pos anggaran harus dikorelasikan dengan kemampuan fiskal daerah agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk membiayai kebutuhan prioritas maupun menghadapi kondisi tidak terduga.
“Kita harus membedah secara menyeluruh dan mengkorelasikan seluruh belanja operasi. Kita bandingkan apakah cocok dengan alokasi anggaran yang ada, sehingga kita bisa tahu berapa yang bisa dicadangkan untuk kebutuhan tidak terduga,” ujar Sayutin.
Ia menegaskan, dalam kondisi fiskal yang sulit, pemerintah daerah tidak boleh mempertahankan belanja yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
“Sekarang ini kondisi fiskal sedang sulit, semuanya pahit. Jadi belanja yang tidak rasional harus kita keluarkan,” tegasnya.
Selain belanja operasi, Sayutin turut menyoroti kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, skema pemberian TPP perlu dievaluasi agar lebih mencerminkan kinerja, tanggung jawab dan beban kerja masing-masing pegawai.
Ia mempertanyakan apabila pegawai yang aktif menjalankan tugas dan pegawai yang dinilai kurang aktif mendapatkan besaran TPP yang sama.
“Ada yang aktif, ada yang tidak aktif, tapi TPP-nya sama. Bagaimana dengan yang aktif setiap saat?” ujarnya.
Sayutin juga menyinggung kebijakan efisiensi TPP yang telah dilakukan sejumlah daerah. Menurutnya, pengurangan TPP dapat menjadi salah satu opsi apabila kondisi fiskal daerah memang membutuhkan penyesuaian.
“Di daerah lain seperti Maluku Utara, mereka berani memotong TPP pegawai demi efisiensi fiskal, dan kita pun sepakat untuk langkah efisiensi ini meskipun tidak populer,” katanya.
DPRD Parigi Moutong juga meminta pemerintah daerah memastikan validitas data kebutuhan belanja pegawai.
Sayutin meminta data jumlah ASN, proyeksi pegawai yang memasuki masa pensiun, hingga kebutuhan anggaran PPPK disajikan secara rinci, termasuk kebutuhan pembayaran gaji ke-13.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penting untuk menghitung kemampuan fiskal daerah dan menentukan seberapa besar ruang anggaran yang masih tersedia bagi program prioritas.
“Data ini harus jelas, karena kita harus tahu berapa kemampuan fiskal kita setelah memenuhi seluruh kewajiban belanja pegawai,” ujarnya.
Sayutin juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerimaan daerah, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan keputusan terbaru Kementerian Keuangan.
Menurutnya, akurasi data penerimaan sangat menentukan kualitas perencanaan anggaran. Jangan sampai pemerintah daerah menyusun belanja berdasarkan proyeksi pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi penerimaan sebenarnya.
Ia juga meminta proses penyusunan KUA-PPAS tidak kembali mengalami keterlambatan karena masih terdapat tahapan evaluasi di tingkat pemerintah provinsi.
“Harusnya di minggu kedua ini KUA-PPAS sudah kita sepakati bersama. Kita tidak boleh lambat lagi karena masih ada proses evaluasi di Gubernur,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, Sayutin mendorong pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sekaligus membantu menutup kekurangan Dana Transfer Umum (DTU).
“Target PAD juga harus dioptimalisasi untuk menutup kekurangan Dana Transfer Umum agar daerah tidak mengalami defisit anggaran,” ujarnya.
Sayutin menilai efisiensi fiskal tidak semata-mata berarti memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja dengan tetap menjaga pelayanan publik dan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan bagi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, melainkan menjadi momentum untuk membangun tata kelola anggaran yang lebih efektif, terukur dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
