Parigi Moutong, Bisalanews.id – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memastikan pemerintah segera mengambil langkah konkret menyikapi polemik distribusi BBM subsidi, khususnya terkait mekanisme penerbitan barcode bagi sektor pertanian dan perikanan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Kepastian tersebut disampaikan Erwin Burase saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Ia menegaskan persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat pemerintah daerah dan akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim terpadu.
“Kita sudah bahas di rapat kemarin. Segera bentuk tim terpadu penertiban barcode BBM,” tegas Erwin Burase. Sabtu (27/06/2026)
Menurut Bupati, pembentukan tim terpadu diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap proses penerbitan barcode maupun distribusi BBM subsidi agar benar-benar tepat sasaran sesuai ketentuan pemerintah.
Tim tersebut nantinya diharapkan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, aparat penegak hukum, Pertamina, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi di Kabupaten Parigi Moutong.
Langkah tersebut dilakukan menyusul berbagai sorotan yang berkembang mengenai dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi, baik di sektor pertanian maupun perikanan. Sejumlah pihak sebelumnya meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penerbitan barcode untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Selain dugaan penyalahgunaan dalam distribusi solar subsidi, perhatian juga mengarah pada proses penerbitan barcode yang dinilai perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan celah penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, juga meminta penerbitan barcode dilakukan secara lebih selektif. Menurutnya, penggunaan barcode sektor pertanian harus disesuaikan dengan tahapan kegiatan pertanian, mulai dari masa pengolahan lahan, musim tanam hingga panen sehingga tidak digunakan di luar kebutuhan yang semestinya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Parigi Moutong, Ni Wayan Leli Pariani, turut meminta pemerintah dan instansi terkait lebih serius menangani persoalan distribusi BBM subsidi. Ia bahkan mendorong dilakukan penertiban distribusi solar subsidi dari wilayah utara hingga selatan Kabupaten Parigi Moutong agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi petani maupun nelayan.
Dengan adanya komitmen Bupati untuk segera membentuk tim terpadu, diharapkan seluruh mekanisme penerbitan barcode, distribusi BBM subsidi, hingga pengawasan di lapangan dapat dievaluasi secara menyeluruh sehingga setiap potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga diharapkan dapat menghadirkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga program subsidi energi dari pemerintah benar-benar dinikmati oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
