Parigi Moutong, Bisalanews.id – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp41 miliar dalam pelaksanaan APBD menjadi sorotan para legislatif dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umum fraksi, DPRD menilai masih besarnya sisa anggaran menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja daerah, khususnya belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur.
Legislator menilai dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi jalan dan jembatan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.
Fraksi PDIP menyoroti kerusakan sejumlah ruas jalan, termasuk jalur Lambunu hingga Palapi, yang dinilai menghambat mobilitas warga serta aktivitas ekonomi.
Mereka menyebut masyarakat masih harus melintasi jalan berlubang dan rusak, sementara pemerintah daerah masih menyisakan anggaran yang cukup besar di akhir tahun.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase menjelaskan bahwa sisa anggaran sebesar Rp41 miliar tidak sepenuhnya merupakan dana yang dapat digunakan secara bebas oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, sebagian besar Silpa berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang memiliki peruntukan khusus.
Erwin mengatakan dana transfer tersebut terikat pada ketentuan penggunaan yang telah ditetapkan pemerintah pusat sehingga tidak dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagian sisa anggaran berasal dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) guru. Dana tersebut baru diterima pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran sehingga tidak seluruhnya dapat direalisasikan.
“Karakteristik dana transfer dari pemerintah pusat membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran. Selain itu, keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat turut memengaruhi besaran sisa anggaran pada akhir tahun,” ujar Bupati saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna. Rabu (08/07/2026)
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengakui perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran agar penyerapan belanja, khususnya proyek fisik, dapat berjalan lebih optimal.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur serta meminimalkan terjadinya sisa anggaran pada akhir tahun.
Pemerintah juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi salah satu prioritas utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong.
