Parigi Moutong, Bisalanews.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Golkar, Ni Wayan Leli Pariani, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menyikapi polemik distribusi BBM subsidi, khususnya solar yang belakangan menjadi sorotan masyarakat di wilayah Tolai dan Sausu.
Menurutnya, persoalan tersebut telah disuarakan dalam rapat paripurna DPRD sekitar satu bulan lalu. Ia meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait lebih serius menangani distribusi solar subsidi yang dinilai telah memunculkan persoalan keadilan bagi masyarakat.
“Intinya kami tidak diam. Hal itu sudah saya suarakan dalam rapat paripurna sekitar satu bulan yang lalu. Saya meminta agar persoalan ini ditangani lebih serius, apalagi sudah muncul ketidakadilan terkait BBM subsidi,” tegas Ni Wayan Leli Pariani. Sabtu ( 27/06/2026)
Ia menilai persoalan distribusi solar subsidi tidak hanya menyangkut satu kelompok masyarakat. Menurutnya, terdapat berbagai kategori penerima manfaat, mulai dari nelayan, petani sawah hingga petani yang memiliki aktivitas ganda, sehingga penyalurannya harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran.
“Semua pasti sudah bisa menerka kondisi yang terjadi. Karena itu saya meminta persoalan ini diseriuskan. Jangan sampai gejolak hanya terjadi di masyarakat sementara persoalan di hulunya tidak dibenahi,” ujarnya.
Ni Wayan juga meminta dilakukan penertiban terhadap distribusi BBM subsidi oleh Pertamina di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari wilayah utara hingga selatan.
“Kalau bisa ditertibkan Pertamina, dari utara sampai selatan. Ada apa sebenarnya dan ke mana solar itu mengalir? Mungkin ada hal-hal teknis di Pertamina yang tidak kita ketahui. Karena itu saya berharap pihak yang berwenang segera melakukan penertiban,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi, termasuk dugaan adanya kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian.
Media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, terkait dugaan kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi bagi sektor pertanian. Namun hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh respons maupun tanggapan dari yang bersangkutan.
Sorotan publik juga mengarah pada dugaan kejanggalan mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian.
Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku menduga terdapat kejanggalan dalam penerbitan barcode solar subsidi. Menurutnya, barcode diduga tetap diterbitkan tidak hanya pada musim tanam dan musim panen, tetapi juga pada masa pemeliharaan tanaman ketika kebutuhan penggunaan solar relatif sangat kecil.
“Pada masa pemeliharaan sebenarnya penggunaan solar sangat sedikit. Namun barcode tetap diterbitkan. Kami menduga barcode tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang bukan penerima manfaat,” ungkapnya.
Ia juga menduga rekomendasi penerbitan barcode tidak seluruhnya melalui mekanisme sebagaimana mestinya di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri oleh aparat penegak hukum maupun instansi pengawas guna memastikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penyaluran BBM subsidi yang mengharuskan distribusi dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penyalahgunaan barcode maupun distribusi solar subsidi juga berpotensi merugikan petani yang benar-benar berhak menerima subsidi pemerintah.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, Pertamina, serta lembaga terkait segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi di wilayah Sausu, termasuk menelusuri mekanisme penerbitan barcode sektor pertanian.
Pernyataan Ni Wayan Leli Pariani diharapkan menjadi dorongan agar pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi semakin diperkuat, sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada petani, nelayan, serta masyarakat yang berhak menerima subsidi pemerintah.
