Parigi Moutong, Bisalanews.id – Polemik dugaan penyimpangan penyaluran BBM subsidi jenis solar di SPBU terus menjadi perhatian publik. Di tengah mencuatnya berbagai informasi dan keluhan masyarakat terkait dugaan permainan solar subsidi yang melibatkan oknum tertentu, hanya satu dari lima anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Daerah Pemilihan (Dapil) V Torue, Balinggi, dan Sausu (Tobasa) yang memberikan tanggapan.
Dari lima legislator Dapil Tobasa yakni Alfres Masboy Tonggiroh, Ni Wayan Leli Pariani, Sugianto Rerungan, Yolanda Mambu, dan Ketut Mardika, Yolanda Mambu dari Fraksi Partai Perindo yang lebih awal memberikan respons terhadap upaya konfirmasi media.
Sementara itu, empat anggota DPRD lainnya belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan, meski media telah berupaya melakukan konfirmasi terkait berbagai dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi di wilayah tersebut.
Media juga telah meminta konfirmasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong terkait dugaan kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi untuk sektor pertanian. Namun hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi tersebut belum mendapatkan respons maupun tanggapan.
Menanggapi persoalan tersebut, Yolanda Mambu mengakui bahwa selama ini kelangkaan BBM subsidi jenis solar memang sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha penggilingan padi.
“Memang selama ini kelangkaan BBM solar sangat dirasakan oleh petani dan nelayan. Bahkan saya melihat petani, nelayan, maupun pelaku usaha penggilingan padi terpaksa membeli solar dari penjual dengan harga yang cukup tinggi karena tidak mendapatkan jatah solar di SPBU Pertamina,” ujar Yolanda. Sabtu (27/06/2026)
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, khususnya Dinas Pertanian, agar lebih mengutamakan kepentingan petani, nelayan, dan pelaku usaha penggilingan padi dalam pendistribusian BBM subsidi.
Menurutnya, distribusi solar subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jeriken untuk kepentingan yang tidak semestinya.
“Saya meminta agar SPBU yang terbukti bermain dalam pendistribusian solar subsidi ditindak tegas, apalagi jika lebih mengutamakan pengisian jeriken yang diduga untuk kepentingan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sementara petani dan nelayan justru kesulitan memperoleh solar,” tegasnya.
Selain penindakan terhadap SPBU yang melanggar aturan, Yolanda juga berharap adanya pengawasan langsung dari aparat pada setiap jadwal pengisian BBM subsidi.
“Harapan saya, pada saat jadwal pengisian BBM di SPBU ada aparat yang mengawasi sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat juga menyoroti dugaan adanya kejanggalan dalam mekanisme penerbitan barcode BBM subsidi bagi sektor pertanian.
Seorang petani yang meminta identitasnya dirahasiakan menduga barcode solar subsidi diterbitkan tidak hanya pada musim tanam maupun musim panen, tetapi juga pada masa pemeliharaan tanaman, ketika kebutuhan penggunaan solar relatif minim.
“Pada masa pemeliharaan sebenarnya penggunaan solar sangat sedikit. Namun barcode tetap diterbitkan. Kami menduga barcode tersebut dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat,” ungkap sumber tersebut.
Sumber itu juga menduga rekomendasi penerbitan barcode tidak sepenuhnya melalui mekanisme di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian, melainkan langsung diterbitkan oleh dinas terkait. Dugaan tersebut dinilai perlu ditelusuri oleh aparat berwenang untuk memastikan seluruh prosedur telah berjalan sesuai ketentuan.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, praktik itu berpotensi bertentangan dengan prinsip penyaluran BBM subsidi yang harus tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas, Pertamina, serta pemerintah daerah segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi, termasuk mekanisme penerbitan barcode bagi sektor pertanian, sehingga subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh petani, nelayan, dan masyarakat yang berhak.
