Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 kembali hadir dengan tema-tema besar tentang kemajuan dan transformasi pendidikan. Namun di balik panggung seremonial itu, realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya khususnya di daerah seperti Parigi Moutong.
Di sana, pendidikan belum sepenuhnya bergerak maju. Ia masih tertatih, membawa beban lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
Ketimpangan menjadi wajah paling nyata. Di satu sisi, wacana digitalisasi pendidikan terus didorong. Di sisi lain, masih banyak sekolah yang bahkan belum memiliki fasilitas dasar yang layak, apalagi akses teknologi. Ruang kelas rusak, rumah guru tak tersedia, dan akses menuju sekolah masih bergantung pada jalur yang sulit dilalui. Ini bukan sekadar keterlambatan pembangunan, tetapi kegagalan menjaga konsistensi kebijakan.
Masalah ini tidak lahir dalam satu periode. Ia adalah akumulasi dari pola pembangunan yang terlalu lama berfokus pada angka-angka capaian, bukan kualitas nyata. Pendidikan dikelola sebagai laporan, bukan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara adil.
Kini, kepemimpinan baru mewarisi situasi yang tidak sederhana. Bukan hanya dituntut menghadirkan solusi, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang sudah menahun. Inilah titik paling krusial, apakah akan berani melakukan koreksi mendasar, atau sekadar melanjutkan pola lama dengan kemasan baru?
Di saat yang sama, realitas fiskal mempersempit ruang gerak. Efisiensi anggaran menjadi kata kunci yang tak terhindarkan. Namun, efisiensi tanpa keberpihakan berisiko hanya menjadi alasan untuk menunda penyelesaian masalah. Ketika anggaran terbatas, justru diperlukan keberanian menentukan prioritas secara tegas dan pendidikan seharusnya berada di garis depan, bukan di pinggir antrean.
Persoalan lain yang tak kalah mendasar adalah nasib tenaga pendidik di wilayah terpencil. Mereka bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal, sering kali tanpa insentif memadai dan tanpa jaminan fasilitas dasar. Negara menuntut kualitas, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan bagi mereka yang menjalankan tugas di garis terdepan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ketimpangan kualitas pendidikan bukan hanya akan bertahan, tetapi semakin melebar.
Ironi lain muncul dari kebijakan yang tampak progresif di atas kertas. Status desa mandiri, yang seharusnya menjadi indikator kemajuan, dalam praktiknya justru bisa menghambat akses terhadap dukungan anggaran tertentu. Ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan administratif dan realitas lapangan sebuah celah yang selama ini jarang disentuh secara serius.
Hardiknas seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur, bukan sekadar pengulangan narasi optimisme. Bahwa persoalan pendidikan hari ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan keberanian politik untuk mengevaluasi kebijakan lama, merombak prioritas anggaran, dan memastikan intervensi benar-benar menyentuh wilayah yang paling membutuhkan.
Lebih dari itu, dibutuhkan ketegasan untuk memutus rantai “warisan masalah” yang selama ini seolah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.
Karena jika tidak, setiap pergantian kepemimpinan hanya akan menjadi siklus, menerima beban lama, menambah beban baru, lalu menyerahkannya kembali kepada generasi berikutnya.
Hardiknas 2026 seharusnya menjadi titik balik. Bukan untuk merayakan apa yang sudah ada, tetapi untuk mengakui apa yang belum selesai. Bukan untuk menambah janji, tetapi untuk memastikan bahwa yang lama benar-benar dituntaskan.
Jika tidak, maka pendidikan akan terus berada di persimpangan bergerak di atas kertas, tetapi tertinggal dalam kenyataan.
