Bisalanews.id, Parmout – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bappelitbangda Parigi Moutong, Kamis (12/03/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang bertujuan menyelaraskan rencana program antar organisasi perangkat daerah agar lebih terintegrasi, efektif, dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Kegiatan itu dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Aswini Dimple, yang mewakili Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa forum lintas perangkat daerah menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah.
Menurutnya, selain pembangunan infrastruktur guna mendukung pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga memfokuskan perhatian pada tiga isu strategis yang dinilai saling berkaitan, yakni pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan layanan Posyandu Plus berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Forum ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan daerah, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar,” ujar Aswini.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah menekankan pentingnya program pembangunan yang berbasis pada data yang akurat, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diharapkan berjalan seiring dengan penguatan perlindungan sosial, sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi warga secara berkelanjutan.
Sementara itu, persoalan stunting juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Aswini menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi juga berkaitan dengan berbagai faktor lain seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, hingga pola pengasuhan dalam keluarga.
“Penanganan stunting harus dilakukan secara terpadu dan menyentuh langsung hingga tingkat rumah tangga,” tegasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah juga mendorong penguatan program Posyandu Plus sebagai pusat layanan dasar di tingkat masyarakat. Posyandu diharapkan tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi titik integrasi berbagai layanan sosial yang mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal.
Enam SPM tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Di akhir sambutannya, Aswini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar mengedepankan sinergi dan meninggalkan ego sektoral dalam merancang program pembangunan.
“Tidak boleh ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta sinergi anggaran agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa,” katanya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap berbagai masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menghasilkan dokumen RKPD dan Rencana Kerja (Renja) 2027 yang lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
