
Bisalanews.id,Parmout – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (12/01/2026).
Rakor diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Parigi Moutong dan dipimpin secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi Daerah akan dijadikan sebagai instrumen evaluasi bersama untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terukur dan sistematis sepanjang tahun 2026.
Ia menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah pengendalian harga beras. Menurut Tomsi, stabilitas harga beras menjadi contoh konkret keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Kementerian Pertanian, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait melalui pelaksanaan operasi pasar.
Menjelang bulan suci Ramadan, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan intensitas pemantauan harga bahan kebutuhan pokok.
Pemeriksaan harga secara rutin dinilai penting guna mencegah lonjakan harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di tengah masyarakat.
Selain isu inflasi, Tomsi Tohir turut menyinggung penanganan pascabencana serta stabilitas harga nasional pada tahun 2026.
Ia menyebutkan bahwa meskipun terjadi sejumlah musibah dan kenaikan harga di beberapa daerah, kondisi inflasi nasional masih berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah.
“Alhamdulillah, meskipun ada kenaikan di beberapa daerah, secara nasional inflasi kita masih berada dalam batas yang ditentukan,” ujarnya.
Dalam rakor yang sama, dilakukan pula evaluasi terhadap dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Evaluasi tersebut mencakup aspek perencanaan, kesiapan regulasi, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun koordinasi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
















