Parigi Moutong, Bisalanews.id – Banjir yang kembali merendam permukiman warga di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai efektivitas penanganan drainase dan penataan kawasan perkotaan di ibu kota Kabupaten Parigi Moutong.
Keluhan warga ramai bermunculan di media sosial setelah hujan dengan intensitas tinggi kembali menyebabkan genangan di sejumlah titik. Warga menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar dampak cuaca, melainkan cerminan belum optimalnya pengelolaan infrastruktur drainase yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selain mengeluhkan rumah yang berulang kali terendam setiap musim hujan, masyarakat juga menyoroti kondisi tata kota yang dinilai mengalami penurunan kualitas. Sejumlah fasilitas dan saluran drainase disebut belum mendapatkan penanganan memadai sehingga wajah Kota Parigi sebagai ibu kota kabupaten dinilai belum mencerminkan pusat pemerintahan yang tertata.
Sorotan publik tersebut akhirnya direspons Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Dua organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), turun langsung melakukan peninjauan di lokasi terdampak pada Kamis (30/07/2026).
Peninjauan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Mohamad Aflianto Hamzah, bersama jajaran Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Cipta Karya, Sekretaris Dinas PUPRP, dan Plt. Kepala BPBD Kabupaten Parigi Moutong.
Aflianto mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Parigi Moutong setelah banjir kembali terjadi pada Rabu malam.
“Atas perintah Bapak Bupati, kami diminta segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab banjir sekaligus mengambil langkah penanganan jangka pendek agar kejadian serupa tidak terus berulang,” kata Aflianto.
Dari hasil pemeriksaan teknis, tim menemukan bahwa penyebab utama banjir berasal dari sistem drainase yang tidak lagi berfungsi secara optimal. Endapan lumpur yang cukup tinggi serta saluran pembuangan akhir yang tersumbat menghambat aliran air ketika curah hujan meningkat.
Temuan tersebut sekaligus memperkuat dugaan bahwa persoalan drainase bukanlah masalah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama hingga mengurangi kapasitas saluran menampung debit air.
“Masalah utamanya berada pada drainase. Endapan lumpur sudah tinggi dan saluran pembuangan akhir mengalami penyumbatan sehingga kapasitas aliran air berkurang,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Dinas PUPRP akan melakukan normalisasi dan pembersihan saluran drainase di sejumlah titik yang mengalami penyumbatan. Sementara penanganan jangka panjang berupa peningkatan sistem drainase direncanakan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan.
Meski demikian, kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemeliharaan infrastruktur selama ini. Pasalnya, banjir di kawasan Bantaya bukan merupakan peristiwa pertama. Hampir setiap musim hujan, warga kembali menghadapi persoalan serupa, sementara solusi permanen belum juga terealisasi.
Aflianto memastikan pemerintah tidak akan menunggu APBD Perubahan untuk melakukan penanganan awal.
“Kami tidak akan menunggu anggaran perubahan selesai. Bidang teknis akan bergerak lebih dahulu agar dampak banjir dapat diminimalkan selama musim hujan masih berlangsung,” tegasnya.
Langkah cepat yang dilakukan pemerintah menjadi harapan bagi masyarakat. Namun, warga juga menantikan realisasi penanganan jangka panjang yang mampu menyelesaikan akar persoalan, bukan sekadar respons setiap kali banjir kembali terjadi.
Sebab, jika normalisasi drainase hanya dilakukan setelah muncul genangan, maka persoalan banjir berpotensi terus berulang dari tahun ke tahun dan tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
