Bisalanews.id, Parmout– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Rabu (13/08/2025) yang membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diwarnai hujan interupsi.
Acara yang dihadiri Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dan Wakil Bupati, Abdul Sahid, tersebut memanas setelah anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Fadli, melontarkan kritik tajam.
Dalam rapat tersebut, Fadli menduga Pemkab Parigi Moutong sengaja “menjual” isu daerah terpencil sebagai alat untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat
.“Ada satu hal yang saya sayangkan. Saat 4 Juli 2025 kita audiensi di Badan Anggaran DPR RI bersama Sekda dan Bappelitbangda, kita sepakat menjadikan problem daerah terpencil sebagai isu utama. Tetapi, dalam dokumen usulan yang diajukan ke pusat, justru tidak ada satu pun program khusus untuk daerah terpencil,” tegas Fadli.
Legislator dapil dua yang juga warga Kecamatan Mepanga itu menyebut, dapil dua dan tiga adalah wilayah yang mendominasi kategori daerah terpencil di Parigi Moutong.
Menurutnya, 14 persen lebih penyumbang angka kemiskinan terbesar berasal dari wilayah ini, dengan persentase tertinggi berada di Kecamatan Tinombo, Sidoan, Tinombo Selatan, Palasa, dan Tomini.
Fadli menambahkan, ia masih memegang dokumen resmi pengajuan Pemkab yang saat itu disepakati bersama DPRD.
Namun, tidak ditemukan usulan program yang secara spesifik ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat daerah terpencil.
“Sehingga saya menyimpulkan bahwa kondisi daerah terpencil yang tidak tersentuh pembangunan adalah situasi yang disengaja, terencana, dan tersistematis,” teriaknya.
Fadli juga menyinggung pernyataan Wakil Bupati Abdul Sahid pada 16 Juni 2025 yang berjanji akan menertibkan tambang ilegal (PETI) di Parigi Moutong.
“Sudah dua bulan sejak janji itu diucapkan, bukan semakin tertib, tapi saya lihat semakin semrawut,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di desanya, Sipayo, aktivitas tambang ilegal justru kian masif. “Dulu hanya satu atau dua ekskavator, sekarang berdasarkan laporan masyarakat sudah ada lima alat berat beroperasi,” bebernya.
Ia menegaskan, dirinya tidak menolak investasi di Parigi Moutong, namun harus memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian, memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka lapangan kerja sesuai amanat undang-undang.
“Ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
