Bisalanews.id,Parmout – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong menetapkan status Tanggap Darurat Bencana (TDB) setelah banjir melanda tiga kecamatan di wilayah utara kabupaten tersebut.
Bencana banjir yang terjadi pada Selasa, 17 Juni 2025, berdampak pada 12 desa di Kecamatan Bolano Lambunu, Bolano, dan Ongka Malino.
Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, mengungkapkan bahwa hingga Kamis (19/06/2025)), banjir belum sepenuhnya surut di sejumlah wilayah terdampak.
Khusus Kecamatan Ongka Malino, dua desa yakni Desa Ongka dan Desa Malino menjadi lokasi terdampak.
Sementara itu, enam desa di Kecamatan Bolano turut terendam, yakni Bolano, Bolano Barat, Lembah Bomban, Wanamukti Utara, Wanamukti, dan Sritabaang.
Di Kecamatan Bolano Lambunu, banjir melanda Desa Anutapura, Siendeng, Lambunu Utara, dan Lambunu.
“Untuk Ongka, banjirnya sudah surut. Tapi sampai saat ini masih ada empat desa lain yang masih tergenang,” ujar Rivai saat ditemui di ruang kerjanya.
Menurut data BPBD, sebanyak 112 Kepala Keluarga (KK) atau 448 jiwa terdampak di Desa Bolano, termasuk tujuh bayi.
Para pengungsi Desa Bolano ditampung di Mts 3 Parigi, sedangkan warga Bolano Barat memilih tinggal di rumah kerabat mereka.
“Keluarga kita suku Bali di Sritabaang, meski air masih tinggi, mereka tetap bertahan di rumah. Begitu juga masyarakat Desa Siendeng,” tambahnya.
Sebagai bentuk respon, BPBD bersama stakeholder terkait telah menyepakati pendirian posko induk dan dapur umum yang dipusatkan di dekat shelter pengungsian di Bolano.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan turut bergabung untuk pelayanan terpadu bagi para penyintas.
“Dua dapur umum, dari Dinsos dan BPBD, akan melayani seluruh korban banjir yang rumahnya belum bisa dipakai untuk memasak,” jelas Rivai.
Selain itu, BPBD berencana mendirikan hunian sementara (huntara) berbahan tenda keluarga bagi warga yang terdampak parah di Desa Bolano dan Desa Lembah Bomban, yang juga mengalami longsor.
Terkait logistik, Rivai menyebut beras akan disuplai dari Dinas Ketahanan Pangan sore ini, sementara Dinas Kesehatan telah membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian dan memaksimalkan layanan di poskesdes desa-desa terdampak.
“Dinkes Parigi Moutong juga telah merespons kekurangan obat di Desa Wanamukti Utara dengan mengirim bantuan dari puskesmas ke Polindes,” ungkapnya.
Sementara itu, Dinas PUPRP bertugas untuk melakukan normalisasi saluran air di satu titik banjir.
Dari hasil pantauan TRC BPBD, banjir disebabkan oleh ukuran deker yang terlalu kecil di jalan utama, hingga mengancam layanan PLN.
“Malam pertama bencana, listrik di Desa Siendeng sempat dipadamkan karena air sudah masuk ke Kantor PLN,” ungkap Rivai.
BPBD berencana berkoordinasi dengan Balai Jalan Provinsi Sulteng untuk perbaikan deker jalan poros dan normalisasi Sungai Bolano.
Namun, ia menegaskan bahwa anggaran tanggap darurat tidak cukup untuk membiayai normalisasi sungai secara menyeluruh.
“Dari Tompis Kecamatan Kasimbar sampai di Taopa itu kewenangan Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan sungai Moutong itu kewenangan BWS II Gorontalo. Untuk BWS III Sulteng itu dari Kasimbar sampai Sausu”katanya.
Kendala lainnya, lanjut Rivai, adalah keterbatasan alat dari pihak Cikasda. Namun ia memastikan pihaknya telah berkomunikasi dengan BWS III Sulteng yang siap membantu jika ada status tanggap darurat.
“BWS punya alat berat, dan mereka bisa membantu kalau status tanggap darurat sudah diberlakukan,” pungkasnya.
