Bisalanews.id, Parmout – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat resmi bernomor 300.2.8/9333/SJ yang ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati/wali kota di Indonesia. Surat tersebut berisi instruksi penguatan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, menyusul meningkatnya risiko cuaca ekstrem di berbagai wilayah.
Instruksi ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada 17 November 2025, serta laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 13 November 2025 mengenai meningkatnya aktivitas gelombang atmosfer dan sirkulasi siklonik yang berpotensi memicu hujan lebat hingga sangat lebat dengan intensitas 50–150 mm per hari.
“Data terakhir menunjukkan adanya aktivitas kejadian hujan lebat–sangat lebat di beberapa wilayah Indonesia. Dengan kondisi ini diperlukan langkah-langkah cepat daerah agar risiko dapat diminimalisir,” demikian kutipan surat Mendagri.
Dalam instruksinya, Mendagri meminta kepala daerah segera mengambil langkah strategis, antara lain melakukan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, serta rekayasa cuaca. Kepala daerah juga diminta mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan menyiagakan perangkat daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
Mendagri turut menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan.
“Segera lakukan komunikasi informasi dan edukasi serta simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respons masyarakat dan menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan,” tulisnya.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana serta melaksanakan apel kesiapsiagaan bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan unsur masyarakat lainnya. Publikasi informasi harus dilakukan masif melalui media elektronik dan cetak.
Instruksi lainnya mencakup pengendalian operasi, penyiapan logistik, peralatan pendukung penanggulangan bencana, serta pemantauan cuaca secara real time berdasarkan informasi terbaru BMKG. Mendagri juga menegaskan pentingnya pemantauan infrastruktur, normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan koordinasi intensif antar perangkat daerah untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan rob.
Gubernur diminta melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Surat tersebut turut ditembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Menko terkait, Kepala BMKG, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian teknis lainnya.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran dan sumber daya manusia di seluruh stakeholder terkait.
“Melihat cuaca dan kondisi daerah kita, maka secepatnya kita antisipasi, mengingat wilayah kita rawan banjir,” ujarnya, Senin (01/12).
Erwin menyebut kondisi cuaca ekstrem serta peringatan dari pemerintah pusat menjadi dasar Pemda Parigi Moutong dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran BTT untuk penanganan kebencanaan. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, untuk mengeluarkan instruksi kepada BPBD, Dinas Sosial, PUPRP, dan Dinas Kesehatan agar bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di seluruh kecamatan.
“Kemarin saya sudah sampaikan ke Sekda untuk mengantisipasi perihal warning dari pusat,” tandasnya.
