Example 7970x250
Daerah

Bappelitbangda Parigi Moutong Tunda Pembahasan Kick Off Meeting PPSP

×

Bappelitbangda Parigi Moutong Tunda Pembahasan Kick Off Meeting PPSP

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara. saat ditemui diruang kerjanya.(19/05/2025).Foto.MR

Bisalanews.id,Parmout – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah geser jadwal pembahasan Kick Off Meeting PPSP.

“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei 2025,tapi karena masih ada kendala sedikit jadi Bappelitbangda menyesuaikan jadwal dengan Dinas Perumahan Parigi Moutong “ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.

Baca juga :  Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong Bahas Laporan APBD 2024, Dihadiri 15 dari 40 Anggota

Menurutnya hal ini harus segera ditindak lanjuti, mengingat dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah hanya ada dua kabupaten penerima pendampingan SSK tersebut.

Sebelumnya ia mengatakan berkat upaya Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, yang telah melakukan review dokumen tahun sebelumnya.

Baca juga :  Adnyana Wirawan Serap Empat Aspirasi Prioritas Warga Saat Reses di Dapil III Parigi Moutong

“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parigi Moutong bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parigi Moutong dan Banggai,” ujarnya.

Lanjut ia mengatakan, pemutaktahiran data untuk dokumen SSK, masih akan dilakukan tahun ini. Sebab, baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong pada 2024.

Ia menekankan, dokumen SSK sangat penting untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi.

Baca juga :  Kapolda Sulteng Sambut Hangat Kunjungan Perdana Pangdam XXIII/Palaka Wira, Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Sehingga, pemerintah pusat menyarankan Kabupaten Parigi Moutong untuk menyelesaikan penyusunan dukumen SSK minimal 50 persen.

Selain Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappelitbangda kata dia, penyusunan dokumen SSK juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau rapat kecil diikutkan dengan kegiatan kami, supaya berlanjut pada 19 Mei 2025,” ujarnya.

Total Views: 1236

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *