Bisalanews.id,Parmout – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng),Anwar Hafid, memerintahkan seluruh bupati dan wali kota agar membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perangkat daerah tersendiri.
Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan dalam rangka HUT ke-106 Damkar, HUT ke-75 Satpol PP, dan HUT ke-63 Satlinmas tingkat Provinsi Sulteng yang digelar di Halaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (15/05/2025).
“Dalam waktu dekat, saya akan mengusulkan Peraturan Daerah untuk menjadikan Pemadam Kebakaran sebagai dinas tersendiri agar bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Gubernur Anwar dalam amanatnya.
Gubernur juga menginstruksikan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulteng untuk mengikuti langkah tersebut di daerah masing-masing.
Menurutnya, kelembagaan yang kuat dan otonom akan mempercepat respons serta meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran dan penyelamatan.
Selain menyoroti pentingnya kelembagaan Damkar, Gubernur Anwar Hafid juga menekankan penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai ujung tombak dalam penegakan peraturan daerah.
“Satpol PP bukan hanya pengawal kepala daerah. Mereka adalah penegak perda yang berperan penting menciptakan ketertiban umum dan mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Gubernur juga berencana mengundang seluruh kepala daerah se-Sulteng untuk membahas penyusunan kebijakan tunjangan bagi personel Satpol PP, guna menciptakan standar dan kesetaraan kesejahteraan antarwilayah.
Ia mendorong agar anggota Satpol PP terus diberikan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan pemahaman dan profesionalisme.
“Penegakan perda membutuhkan pemahaman yang kuat. Satpol PP harus diberi bekal yang cukup agar tidak dipandang sebelah mata,” katanya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Anwar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Damkar, Satpol PP, dan Satlinmas atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan apel tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulteng, para bupati/wali kota se-Sulteng, para Kasatpol PP, serta kepala perangkat daerah.
