Bisalanews.id,Parmout- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong menegaskan bahwa para guru calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap dua telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekaligus memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan sesuai regulasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, pada Senin 20 Januari 2025.
Ia menegaskan bahwa para peserta yang mengikuti seleksi PPPK merupakan tenaga honorer yang benar-benar telah mengabdi di satuan pendidikan di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Para guru yang mendaftar merupakan tenaga yang sudah bertugas di sekolah-sekolah kami. Sebelum masuk dalam Dapodik, mereka telah menjalani masa pengabdian minimal satu hingga dua tahun,” terang Sunarti di Parigi.
Ia menjelaskan, masa pengabdian tersebut menjadi syarat mutlak sebelum data guru dimasukkan ke dalam sistem Dapodik sebagai bagian dari verifikasi database pendidikan.
Menurutnya, tidak ada celah bagi data siluman atau manipulasi dalam proses seleksi PPPK saat ini. Semua proses sedang berlangsung sesuai ketentuan, dan pihaknya terus memantau agar berjalan jujur dan objektif.
“Guru yang masuk Dapodik juga harus memenuhi kriteria kompetensi dan etika profesi seperti loyalitas dan dedikasi tinggi. Ini menjadi dasar penilaian,” tambahnya.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, jumlah pegawai PPPK secara keseluruhan telah mencapai sekitar 1.000 orang dari berbagai formasi. Untuk formasi tahun 2023, tercatat 384 pegawai telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada tahun 2024.
Sunarti juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak coba-coba memalsukan atau memanipulasi data guru.
Ia menegaskan bahwa bila hal tersebut ditemukan, kepala sekolah akan dimintai pertanggungjawaban penuh.
“Manipulasi data akan berdampak fatal. Integritas pengelolaan data harus dijaga oleh semua pihak,” tegasnya.
Dengan komitmen pada keterbukaan dan keakuratan data, Disdikbud berharap proses seleksi PPPK tahun ini dapat berlangsung lancar, adil, dan akuntabel.
Ia memastikan bahwa Pemerintah Daerah Parigi Moutong mengikuti seluruh prosedur sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Transparansi tetap menjadi prinsip utama dalam setiap tahap rekrutmen PPPK di daerah ini,” tutup Sunarti.
