Bisalanews.id – Bantuan dari Balai Centra Nipotowe Palu untuk tiga kecamatan di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang terdampak bencana banjir satu bulan lalu, lambat di salurkan ke masyarakat penyintas bencana.(21/06/2024)
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong,Tri Nugrah Adiyartha saat di hubungi melalui pesan Watshap membenarkan adanya keterlambatan dari pihak Nipotowe Palu dalam merespon permintaan bantuan pasca bencana yang diajukan pada bulan Mei baru diterima pada 15 Juni 2024.
Berdasarkan daftar pengiriman logistik dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (Dit PSKBA) Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuan dari Gudang Centra Nipotowe Palu ke Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong berstatus darurat.
Sehingga bantuan ini dapat di pastikan secara SOP kebencanaan sudah tidak bisa di sebut sebagai bantuan darurat.
Pasalnya, dengan rentang waktu satu bulan, bantuan yang disalurkan ke Kecamatan Toribulu, Kecamatan Tinombo, dan Kecamatan Ongka Malino sangat lambat.
Status darurat yang melekat di bantuan milik Kementerian Sosial RI tersebut di perparah dengan tidak disalurkan secara langsung pada tanggal 15 juni 2024 saat barang tiba.
Dalam berita acara yang diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong pada 15 Juni 2024, tercatat ada keterlambatan penyaluran selama enam hari sebelum bantuan dapat didistribusikan kepada masyarakat.
Bantuan darurat ini baru disalurkan pada malam 21 Juni 2024 ke Desa Sienjo, Desa Bainaa Barat, dan Desa Padaelo.
“Pertimbangan sudah dekat waktunya Idul Adha, jadi penyalurannya setelah lebaran,” ujar Tri Nugrah Adiyartha saat dikonfirmasi.
Namun, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, Safaat Pampi, mengaku tidak mengetahui pasti kapan bantuan tersebut datang dan kapan akan didistribusikan.
“Untuk penyampaian secara langsung ke saya tidak ada, hanya melihat di grup persiapan mereka menuju lokasi,” terangnya.
Safaat menambahkan bahwa kurangnya koordinasi antara staf ke dirinya membuat informasi yang diterimanya tidak valid.
Menurutnya secara struktur organisasi dan fungsi jabatan kepala Bidang Linjamsos merupakan pejabat teknhis yang harus secara detail mengetahui data bencana bahkan bantuan yang masuk maupun keluar.
“Beginikan seperti saya bilang dari awal,sudah ada pimpinan yang perintahkan ke tagana untuk apa saya lagi,sudah ada yang lebih di atas yang urus” keluhnya.
