Example 7970x250
Nasional

Ketua DPP PDIP Soroti Manipulasi Sejarah dan Penghapusan Terminologi Orde Lama

×

Ketua DPP PDIP Soroti Manipulasi Sejarah dan Penghapusan Terminologi Orde Lama

Sebarkan artikel ini
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat.Foto Istimewa

Bisalanews.id,Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik praktik penulisan sejarah yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Kritik tersebut disampaikan saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 di Sekolah Partai, Minggu (1/6/2025).

Menurut Djarot, pelarangan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni oleh pemerintah Orde Baru adalah contoh nyata distorsi sejarah. Ia menyebut larangan tersebut diberlakukan sejak 1970 oleh Kopkamtib, pasca wafatnya Presiden pertama RI, Soekarno.

Baca juga :  Musprov KONI Sulteng Ricuh, Sikap Bijak Nizar Rahmatu Tuai Apresiasi

“Hari Lahir Pancasila itu dilarang oleh pemerintah Orde Baru, oleh Kopkamtib waktu itu tahun 1970, setelah Bung Karno wafat. Pemerintah saat itu, berdasarkan tulisan Prof. Nugroho Notosusanto, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan 1 Juni. Ini dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan,” ujar Djarot.

Djarot menegaskan bahwa sejarah bangsa harus ditulis berdasarkan fakta, bukan berdasarkan narasi penguasa atau kepentingan politik tertentu. Ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi dan harus disampaikan secara terbuka.

Baca juga :  Presiden Prabowo: Negara Hormati Kebebasan Berpendapat, Namun Tindakan Anarkis Akan Ditindak Tegas

“Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa kita ini,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan adanya kecenderungan menyembunyikan atau menyimpangkan sejarah. Menurutnya, keterbukaan dalam penulisan sejarah adalah keharusan demi menjaga integritas bangsa.

“Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” tambahnya.

Baca juga :  Zulfinasran Hadiri Rapat Pleno Penetapan Hasil Pilkada Usai Putusan MK

Lebih jauh, Djarot juga menyoroti penghapusan terminologi “Orde Lama” dalam buku sejarah versi pemerintah. Ia menilai keputusan semacam itu seharusnya menjadi ranah para ahli sejarah, bukan pengambil kebijakan politik.

“Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan,” pungkas Djarot.

Total Views: 1253

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *