Bisalanews.id,Parmout – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Parigi Moutong mengungkapkan keprihatinannya terhadap penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan tanpa koordinasi dengan otoritas lokal yang berwenang dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya agraria.
“Secara normatif,harusnya koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, merupakan aspek dalam pemanfaatan lahan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan (PSP) Dinas TPHP Kabupaten Parigi Moutong, Ariesto, Kamis (20/02/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Parigi Moutong telah mengadopsi regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional.
Oleh karena itu, penerbitan IPR di kawasan ini dinilai berpotensi mengintervensi kebijakan LP2B karena cakupan izin mencakup zona inti dan zona cadangan yang telah dikategorikan sebagai lahan pangan strategis.
“Desa Air Panas dan Kayuboko di Kecamatan Parigi Barat diklasifikasikan sebagai zona inti dalam Perda LP2B, sementara Desa Buranga di Kecamatan Ampibabo masuk dalam kategori lahan cadangan. Kedua zona ini memiliki peran signifikan dalam mendukung sistem ketahanan pangan nasional,” tegasnya
Ariesto juga menyoroti bahwa konversi fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam Perda LP2B dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.
“Setiap bentuk pelanggaran terhadap LP2B berpotensi dikenakan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar,” jelasnya
Sekaitan dengah hal ini, terdapat 30 koperasi produsen di Kabupaten Parigi Moutong yang tengah mengajukan permohonan IPR ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data yang dihimpun dari laporan DiskopUKM saat RDP di DPRD setempat.
Proses ini masih dalam tahap evaluasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng.
Yang terdiri dari tiga koperasi di Desa Olaya Kecamatan Parigi, tujuh koperasi di Desa Air Panas, sepuluh koperasi di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat, empat koperasi dari Desa Ampibabo, serta enam koperasi dari Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo.
