Jakarta, Bisalanews.id – Dua pimpinan DPRD Kabupaten Parigi Moutong yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPP ADKASI), Alfres Masboy Tonggiroh dan Faisan Lelo Badja, melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa (28/07/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi keduanya untuk menyampaikan berbagai aspirasi pemerintah kabupaten, khususnya kondisi yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong terkait transfer keuangan daerah, dana bagi hasil (DBH), serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebagai pimpinan DPRD Parigi Moutong, Alfres menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan secara optimal.
Wakil Ketua DPP ADKASI, Alfres Masboy Tonggiroh, mengatakan transfer keuangan daerah dan dana bagi hasil merupakan instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri mengenai kondisi yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong. Transfer keuangan daerah dan dana bagi hasil perlu terus diperkuat agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Alfres.
Menurutnya, penguatan dukungan fiskal dari pemerintah pusat akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program prioritas yang telah direncanakan.
Sementara itu, Faisan Lelo Badja, menyoroti pembiayaan PPPK yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami berharap pembiayaan PPPK dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat melalui APBN. Langkah ini akan semakin memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga pemerintah kabupaten dapat lebih optimal dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik,” kata Faisan.
Ia menambahkan, dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat akan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Dengan dukungan pendanaan yang memadai, pemerintah daerah dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah,” tambahnya.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto, yang mendengarkan berbagai masukan dari jajaran DPP ADKASI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait penguatan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Alfres dan Faisan berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang semakin berpihak kepada daerah.
Menurut keduanya, penguatan transfer keuangan daerah, optimalisasi dana bagi hasil, serta dukungan pembiayaan PPPK melalui APBN akan semakin memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Parigi Moutong.
