Palu, Bisalanews.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Hukum Tadulako menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketegasan pemerintah dalam memerangi praktik rasuah dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ketua LBH Rumah Hukum Tadulako, Hartono Taharudin, mengatakan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, komitmen yang ditunjukkan pemerintah harus dibarengi dengan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
“Komitmen Presiden Prabowo merupakan kesempatan besar untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, komitmen tersebut harus diikuti dengan proses penegakan hukum yang objektif, adil, dan bebas dari intervensi,” ujar Hartono saat ditemui di ruang kerjanya. Senin (13/07/2026)
Hartono menilai keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, LBH Rumah Hukum Tadulako mengajak masyarakat untuk lebih berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar, maupun bentuk penyalahgunaan jabatan yang merugikan kepentingan publik melalui mekanisme yang tersedia.
“Pengawasan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Semakin tinggi kepedulian publik, semakin besar pula peluang mencegah praktik korupsi sejak dini,” kata Hartono.
Menurutnya, korupsi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
LBH Rumah Hukum Tadulako juga menyatakan siap memberikan pendampingan serta edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami hak dan perannya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di tengah masyarakat.
Selain itu, Hartono berharap semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah pusat dapat diterapkan secara nyata hingga ke daerah. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelayanan publik yang akuntabel, serta pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan masyarakat luas agar upaya pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bersatu mengawal setiap proses penegakan hukum agar cita-cita menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan benar-benar dapat terwujud,” tutup Hartono.
