Bisalanews.id, Parmout – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh menunjukkan komitmen kuat dalam membela hak petani saat menggelar reses di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Rabu malam (22/04/2026).
Kegiatan reses tersebut tidak hanya menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga momentum bagi legislatif untuk menyoroti persoalan serius yang tengah dihadapi petani, khususnya komoditas durian montong yang menjadi ikon ekonomi lokal.
Dalam pertemuan itu, para petani mengeluhkan penurunan hasil panen yang sangat drastis. Dari sebelumnya mampu menghasilkan hingga 10 ton, kini hanya tersisa sekitar 1 ton akibat serangan penyakit yang dikenal warga sebagai “Bangkalan”.
Kondisi tersebut berdampak besar terhadap pendapatan petani dan keberlangsungan ekonomi masyarakat Desa Beraban yang selama ini bergantung pada sektor perkebunan durian.
Menanggapi hal itu, Alfres melontarkan kritik tegas kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian, agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan tersebut.
“Petani durian kita ini pahlawan ekonomi daerah, bahkan produknya sudah ekspor. Tapi kenapa saat pohon mereka sakit, pemerintah seolah tidak hadir? Saya tegaskan ke Dinas Pertanian, jangan biarkan petani berjuang sendiri. Segera turunkan tim ahli untuk meneliti,” tegasnya.
Selain isu pertanian, Alfres juga menyoroti kondisi infrastruktur irigasi di Desa Beraban yang dinilai memprihatinkan dan menjadi penyebab banjir di wilayah permukiman warga.
Ia menjelaskan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tengah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp200 miliar akibat tekanan ekonomi global dan beban belanja pegawai P3K, namun program prioritas tetap harus dijalankan.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) di Dusun 2 yang selama ini sering memicu banjir hingga merendam kawasan permukiman dan area Pura.
“Kita harus jujur soal anggaran yang terbatas. Namun untuk urusan mendesak seperti irigasi dan penanganan banjir di Beraban, tidak ada tawar-menawar. Ini prioritas,” ujarnya.
Alfres juga meminta Pemerintah Desa segera menyusun dan menyerahkan proposal teknis lengkap, termasuk titik koordinat lokasi, agar rencana perpanjangan saluran irigasi sepanjang 550 meter dapat segera dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Di sisi lain, ia menyatakan kesiapannya untuk membantu kebutuhan material pembangunan Pura Puncaksari melalui dana Pokok Pikiran (Pokir), dengan catatan seluruh persyaratan administrasi harus dipenuhi secara lengkap.
Menurutnya, kelengkapan dokumen seperti sertifikat tanah atau surat keterangan dari desa serta kejelasan titik koordinat sangat penting untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Bantuan rumah ibadah bisa kita bantu, tapi syaratnya harus ketat. Ini demi keamanan bersama agar tidak terjadi masalah administratif,” jelasnya.
Menutup kegiatan reses, Alfres kembali menegaskan sikap politiknya dalam menjaga wilayah Balinggi dan Torue dari aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lahan pertanian.
Ia menegaskan bahwa kawasan tersebut merupakan lumbung pangan daerah yang harus dilindungi demi menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Balinggi adalah lumbung pangan kita. Saya secara pribadi dan lembaga menolak keras segala bentuk izin tambang di sini. Lebih baik kita fokus pada perbaikan infrastruktur pertanian dan membuka akses ekonomi baru seperti jalan penghubung Sigi-Saosu,” pungkasnya.
