Bisalanews.id, Parmout – Ketua DPD PAN Kabupaten Parigi Moutong yang juga anggota DPRD, Husen H, mendorong keseriusan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Daerah Parigi Moutong dalam mendukung dan memfasilitasi kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Dorongan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (26/01/2026).
Husen menegaskan, Pansus membutuhkan dukungan penuh berupa dokumen dan data pendukung dari seluruh OPD terkait.
Sebelumnya, Husen juga menyentil ketidakhadiran langsung Bupati Parigi Moutong dalam rapat paripurna, yang hanya diwakili oleh jajaran pejabat Pemda.
“Kami minta SKPD agar hari ini menyiapkan seluruh dokumen LHP BPK sebagai pendukung,” ujar Husen di sela-sela rapat paripurna.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial, Ir. Lewis, yang mewakili Bupati Parigi Moutong, serta perwakilan SKPD.
Husen menegaskan, seluruh rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan didukung dokumen yang lengkap, agar dapat diselesaikan oleh Pansus hingga tahap akhir.
“Ini jangan dianggap remeh, karena saya tahu dalam LHP BPK banyak rekomendasi dan warning terkait berbagai persoalan, baik di Pemda maupun di legislatif,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh peringatan dari BPK tidak boleh dipandang sepele oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Hari ini LHP BPK sudah ada di tangan Pansus. Artinya, sejak pansus terbentuk, kerja-kerja pansus harus segera dimulai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Husen berharap seluruh unsur di Pemerintah Daerah Parigi Moutong bersikap terbuka dan proaktif dalam menindaklanjuti temuan BPK.
“Kalau SKPD tidak mau bekerja sama, kami minta pimpinan DPRD dan Pansus untuk merekomendasikan hasil temuan serta perilaku ketidakseriusan OPD terkait terhadap peringatan BPK,” tukasnya.
